Universitas Harvard gugat pemerintahan Trump

Universitas Harvard dalam keterangannya yang dirilis pada hari Senin (21/04) menyebutkan bahwa mereka akan menggugat pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Penyebabnya adalah pemerintahan Trump berupaya memangkas miliaran dolar dalam bentuk kontrak dan hibah dari lembaga pendidikan tinggi tersebut.

Dalam sebuah pernyataan, Presiden Harvard, Alan Garber mengatakan: "Selama seminggu terakhir, pemerintah federal AS telah melakukan beberapa tindak lanjut menyusul penolakan Harvard untuk memenuhi tuntutan ilegal pemerintah.”

"Beberapa waktu yang lalu, kami mengajukan gugatan untuk menghentikan pembekuan dana pendidikan Harvard karena tindakan tersebut melanggar hukum dan berada di luar kewenangan pemerintah," kata Garber.

Kenapa Universitas Harvard menggugat Trump?

Universitas Harvard kini sedang dalam proses menggugat pemerintahan Trump agar menghentikan pembekuan dana pendidikan yang bernilai lebih dari $2 miliar dalam bentuk hibah dari pemerintah federal.

"Pilihan yang diberikan kepada Harvard dan universitas lainnya sangat jelas: Izinkan pemerintah untuk mengatur institusi akademik Anda secara mendetail, atau pertaruhkan kemampuan institusi untuk melakukan terobosan medis, penemuan ilmiah, dan solusi inovatif di kemudian hari,” tulis pengacara Universitas Harvard dalam gugatan tersebut, seperti dilaporkan oleh The Harvard Crimson.

Awal bulan April ini, pemerintahan Trump mengirimkan surat kepada Harvard dengan beberapa tuntutan untuk konsesi dari universitas tersebut.

Harvard didesak untuk menghentikan kebijakan yang berkaitan dengan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi, serta melarang penggunaan masker dalam aksi protes di kampus. Pemerintah federal AS juga menuntut diadakannya audit terhadap program-program Harvard. Lebih lanjut, mereka juga menuntut adanya kesepakatan untuk menyaring mahasiswa internasional berdasarkan nilai-nilai ideologis pemerintah.

Presiden Harvard tolak keras tuntutan Trump

Presiden Harvard Alan Garber telah menolak keras tuntutan-tuntutan tersebut.

"Universitas tidak akan menyerahkan independensinya atau melepaskan hak konstitusionalnya," kata Garber dalam pesannya kepada komunitas Harvard.

"Tidak ada pemerintahan manapun, terlepas dari partai apa pun yang berkuasa, yang boleh mendikte apa yang seharusnya diajarkan universitas swasta, siapa yang boleh diterima dan dipekerjakan, juga bidang studi dan riset apa yang boleh mereka tekuni," imbuh Garber.

Gedung Putih membekukan pendanaan untuk Universitas Harvard setelah Garber menolak tuntutan tersebut.

Pemerintahan Trump mengkritik universitas-universitas papan atas seperti Harvard karena tidak melakukan tindakan preventif untuk menghentikan antisemitisme. Universitas Columbia turut menjadi sasaran kritik Trump.

Sebuah jajak pendapat dari Reuters/Ipsos yang dirilis pada hari Senin (21/04) menunjukkan bahwa 57% responden tidak setuju dengan pernyataan bahwa "tidak apa-apa bila seorang presiden AS menahan pendanaan dari universitas jika presiden tidak setuju dengan cara universitas tersebut dijalankan."

Artikel ini pertama kali dirilis dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh : Pratama Indra

Editor : Hendra Pasuhuk