UE Ngebet Bikin Pusat Keamanan Maritim di Laut Hitam

Komisi Eropa ingin meningkatkan pengaruh Uni Eropa di wilayah Laut Hitam yang penting secara strategis. Motifnya:  Melawan pengaruh Rusia melalui kerja sama yang lebih erat dengan Ukraina, Moldova, Georgia, Turki, Azerbaijan, dan Armenia.

"Berlatar belakang Rusia yang melanggar wilayah udara, menyerang pelabuhan dan rute pengiriman barang,  yang menjadi fokus utama dari gugus tugas ini adalah meningkatkan keamanan di wilayah tersebut," ujar Kepala Urusan Luar Negeri UE Kaja Kallas kepada wartawan di Brussels pada hari Rabu (28/05), mengungkap strategi baru untuk wilayah tersebut.

Laut Hitam adalah perairan yang berbatasan dengan tujuh negara dengan garis pantainya membentang di dua negara anggota UE — Bulgaria dan Rumania — serta kandidat aksesi UE, Georgia, Turki, dan Ukraina, selain juga berbatasan dengan Rusia. Moldova, negara UE lain yang juga memiliki akses melalui Sungai Danube.

Sejak dimulainya invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, Laut Hitam telah menjadi medan pertempuran, sekaligus lokasi blokade Rusia terhadap ekspor biji-bijian dari Ukraina, yang merupakan kunci bagi ketahanan pangan dunia.

UE belakangan ini semakin khawatir terhadap potensi serangan Rusia, yang menarget infrastruktur bawah laut yang penting, misalnya kabel laut yang dibutuhkan untuk akses internet dan sarana komunikasi. Uni Eropa juga cemas akan serta apa yang disebut pengiriman "armada bayangan" yang membantu Rusia menghindari sanksi UE atas ekspor minyaknya,  jelas Kallas.

Apa yang diusulkan UE?

Secara umum, rencananya adalah untuk lebih membangun kerja sama perdagangan, energi, dan transportasi.

Aspek paling konkret dari proposal baru tersebut adalah untuk mendirikan "pusat keamanan maritim" untuk meningkatkan "kesadaran situasional dan berbagi informasi di Laut Hitam, pemantauan waktu nyata dari luar angkasa hingga dasar laut, dan sistem peringatan dini terhadap potensi ancaman dan aktivitas jahat," demikian menurut dokumen strategi tersebut.

Kallas mengatakan, hal itu juga dapat membantu memantau potensi gencatan senjata di masa mendatang antara Rusia dan Ukraina. Sasaran lainnya adalah untuk mendukung pembangunan infrastruktur transportasi regional, sebagian "untuk meningkatkan mobilitas militer sehingga pasukan dan peralatan dapat berada di tempat yang dibutuhkan, pada saat dibutuhkan," tandas Kallas.

Namun, di mana pusat itu akan dibangun dan negara mana yang akan terlibat masih belum jelas, juga tidak ada kejelasan mengenai sumber daya keuangan yang akan dialokasikan untuk itu.

Bagaimana respons negara-negara di kawasan Laut Hitam?

Meskipun sebagian besar negara Laut Hitam selain Rusia, menjalin hubungan kerja sama dengan UE, beberapa di antaranya lebih dekat dengan agenda blok yang beranggotakan 27 negara tersebut daripada yang lain.

Pemerintah Ukraina dan Moldova tengah berupaya untuk bergabung dengan UE. Georgia dan Turki juga merupakan negara kandidat UE, meskipun tawaran mereka untuk bergabung saat ini dibekukan. Armenia semakin dekat dengan UE dalam beberapa tahun terakhir, sementara Azerbaijan memiliki hubungan yang rumit dengan Rusia dan UE.

Turki merupakan mitra dekat UE dan anggota aliansi militer NATO, tetapi sebagai pemain regional yang kuat, Turki juga memiliki kepentingannya sendiri untuk dipertimbangkan.

"Seperti Rusia, Turki juga berkepentingan untuk menjauhkan AS dan negara-negara NATO lainnya dari wilayah Laut Hitam," kata Stefan Meister, kepala Pusat Ketertiban dan Pemerintahan di Eropa Timur, Rusia, dan Asia Tengah di Dewan Hubungan Luar Negeri Jerman, atau DGAP. Ankara berusaha keras untuk memenuhi kewajibannya kepada NATO sambil berusaha untuk tidak memprovokasi Moskow, imbuhnya.

"Ankara memahami Rusia sebagai ancaman keamanan, mendukung Ukraina dalam perang dan tidak setuju dengan aneksasi Rusia atas Krimea," papar Meister lebih lanjut kepada DW. "Namun, negara itu diuntungkan oleh sanksi Barat, masih membeli sumber daya Rusia dan diuntungkan oleh perdagangan dengan Ukraina."

Hubungan UE dengan kawasan Laut Hitam telah berubah

UE pertama kali mulai menaruh minat yang lebih besar pada kawasan Laut Hitam, yang secara tradisional didominasi oleh Rusia dan Turki, setelah Bulgaria dan Rumania bergabung dengan blok tersebut pada tahun 2007.

Uni Eropa  bukan satu-satunya yan g "naksir" kawasan itu: Cina juga telah meningkatkan jejaknya di sana. Tahun lalu pemerintah Georgia memberikan tender untuk membangun pelabuhan laut dalam di Anaklia, kepada konglomerat negeri tirai bambu itu yang mencakup entitas yang dikenai sanksi AS.

"Sepuluh tahun lalu, keterlibatan UE kurang strategis, dan jejak Cina masih lebih kecil kala itu," ujar  Tinatin Akhvlediani, seorang peneliti kebijakan luar negeri di Pusat Studi Kebijakan Eropa yang bermarkas di Brussels. "Saat ini, kegagalan untuk memperdalam hubungan di sini akan menimbulkan kerugian nyata bagi keamanan dan bobot ekonomi Eropa," papar pakar tersebut kepada DW.

Menurut pakar DGAP Meister, Laut Hitam sekarang menjadi pusat keamanan Eropa dan penting untuk konektivitas dengan kawasan lain seperti Kaukasus Selatan, Laut Kaspia, Asia Tengah, dan Timur Tengah.

Meister mengatakan, merupakan hal yang baik bahwa UE berupaya untuk mengambil peran yang lebih aktif, dalam menjaga keamanan di Laut Hitam dengan pusat pemantauan itu. Namun, ia menekankan masih banyak yang belum jelas, merujuk pada kurangnya rincian lebih lanjut tentang partisipasi, pendanaan, dan sumber daya untuk pusat keamanan baru tersebut.

Pada hari Rabu (28/05), Komisi Eropa mengatakan bahwa langkah selanjutnya adalah mengumpulkan para menteri dari negara-negara anggota UE dan negara-negara Laut Hitam untuk membahas cara mewujudkan gagasan tersebut.

*Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

Editor: Agus Setiawan