Ukraina "Pecah" Gara-Gara UU Antikorupsi Baru

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menandatangani undang-undang yang membatasi kewenangan Biro Antikorupsi Nasional (NABU) dan Kejaksaan Khusus Antikorupsi (SAPO) pada 22 Juli lalu. Undang-undang ini telah disahkan oleh parlemen Ukraina beberapa jam sebelumnya.

Protes spontan meletus di beberapa kota di Ukraina. Di ibukota Kyiv, ribuan orang turun ke jalan, para demonstran mengritik langkah itu sebagai  "kemunduran" ke era Presiden Ukraina pro-Rusia, Viktor Yanukovych, yang menjabat dari tahun 2010 hingga 2014. Yanukovych terpaksa melarikan diri ke Rusia, saat dilancarkannya gelombang protes pro-Eropa yang dikenal sebagai "Revolusi Maidan."

UU baru dinilai upaya pelemahan lembaga antikorupsi

Undang-undang baru ini menetapkan bahwa Jaksa Agung, yang di Ukraina ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan parlemen, memiliki akses ke semua kasus NABU dan dapat memberikan akses ini kepada jaksa penuntut lainnya.

Lebih lanjut, ia dapat mengeluarkan instruksi tertulis kepada penyidik NABU, mengubah pokok perkara, menghentikan penyidikan atas permintaan pembela, dan banyak lagi. Undang-undang ini juga secara signifikan membatasi otonomi prosedural SAPO.

"Independensi kedua lembaga tersebut—dari pengaruh dan tekanan politik apa pun, terhadap penyidikan kami di masa mendatang dan yang sedang berlangsung—secara efektif telah hancur," jelas Jaksa SAPO, Oleksandr Klymenko.

"NABU dan SAPO dibentuk sebagai badan dengan kewenangan investigasi eksklusif untuk memberantas korupsi di tingkat tertinggi, sekaligus menjamin independensi mereka sepenuhnya. Ini merupakan prasyarat bagi kemajuan kami menuju Eropa," tegas Direktur NABU, Semen Krywonos.

Upaya antikorupsi selektif di Ukraina?

Sehari sebelum undang-undang kontroversial tersebut disahkan, kantor NABU dan SAPO digeledah. Penyidik dari lembaga antikorupsi tersebut diduga memiliki hubungan dengan Rusia.

Beberapa anggota parlemen menyambut baik pengesahan undang-undang tersebut, termasuk mantan Perdana Menteri dan pemimpin Partai Tanah Air, Yulia Tymoshenko, yang menuduh kedua lembaga tersebut bertindak selektif dalam memberantas korupsi.

"Kita tidak bisa berbicara tentang struktur antikorupsi, melainkan tentang pemerintahan bayangan yang mengendalikan semua proses," ujar Tymoshenko.

Presiden Zelenskyy menyatakan, "lembaga antikorupsi Ukraina akan terus berfungsi, asalkan bebas dari pengaruh Rusia." "Kasus-kasus yang dicurigai harus diselidiki. Selama bertahun-tahun, beberapa pejabat yang melarikan diri dari Ukraina telah tinggal di luar negeri tanpa tuntutan hukum – tanpa konsekuensi hukum," kata presiden Ukraina itu.

Tidak ada penjelasan rasional mengapa beberapa kasus kriminal bernilai miliaran dolar terbengkalai selama bertahun-tahun, geram sang presiden. Ia juga mengeluh bahwa Rusia telah memperoleh akses ke informasi sensitif di masa lalu.

Kritik juga dari jajaran partai berkuasa Ukraina

Namun, pengesahan undang-undang tersebut dikritik lintas partai. Ketidaksetujuan bahkan datang dari dalam partai yang saat ini berkuasa, Partai Pelayan Rakyat. Misalnya, anggota parlemennya, Anastasia Radina, yang merupakan ketua komite antikorupsi parlemen, memperingatkan konsekuensi "bencana" dari undang-undang ini bagi negara Ukraina bahkan sebelum pemungutan suara.

Fraksi parlemen dari partai oposisi Solidaritas Eropa menyatakan, pembentukan sistem antikorupsi merupakan salah satu pencapaian terbesar Revolusi Maidan, dan bahwa mereka yang mendukung pengesahan undang-undang tersebut, akan menghancurkan negara pada momen kritis dalam sejarahnya.

"Pada dasarnya, negara ini sedang dilemparkan kembali ke dalam keadaan yang dulu disenangi orang Rusia, ketika negara itu tidak memiliki hak dan demokrasi. Negara-negara seperti itu cepat atau lambat akan jatuh ke dalam lingkup pengaruh Kremlin," demikian perigatan Ivanna Klympush-Tsintsadze, seorang anggota parlemen oposisi dan ketua Komite Integrasi Un Eropa Ukraina.

Menurutnya, undang-undang tersebut mengancam bantuan keuangan Eropa dan internasional lainnya yang terkait dengan perjuangan Ukraina melawan korupsi.

Brussels sebutkan kemunduran upaya antikorupsi Ukraina

Komisaris Perluasan Uni Eropa, Marta Kos, menyebut undang-undang baru tersebut sebagai "langkah mundur yang serius." "Badan-badan independen seperti NABU dan SAPO sangat penting bagi jalan Ukraina menuju Uni Eropa. Aturan hukum tetap menjadi inti negosiasi aksesi Uni Eropa," tulis Kos di jejaring sosial X.

Bankir investasi dan pakar keuangan Serhiy Fursa dalam postingan Facebook menunjukkan, banyak orang menuduh NABU dan SAPO tidak efisien. Namun, badan-badan tersebut "jauh lebih efektif daripada yang diasumsikan," kata Fursa.

Jika seseorang bersedia membahayakan integrasi Eropa dan dukungan mitra Barat dengan pembatasan hukum, "maka kekhawatirannya sangat besar – yang berarti NABU melakukan pekerjaan yang sangat baik," ujar Fursa.

Menanggapi protes tersebut, presiden Volodymyr Zelenskyy mengadakan pertemuan pada 23 Juli dengan seluruh pimpinan lembaga penegak hukum dan antikorupsi Ukraina, serta dengan Jaksa Agung Ruslan Kravchenko.

"Kita semua mendengar apa yang dikatakan publik. Kita melihat apa yang diharapkan masyarakat dari lembaga-lembaga negara untuk memastikan keadilan dan efektivitas masing-masing lembaga," tegas presiden Ukraina itu. Ia mengumumkan akan mengembangkan rencana aksi bersama, untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dalam waktu dua minggu kedepan.

Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman
Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih
Editor: Agus Setiawan