UE Tantang AS dengan Deregulasi dan Dorongan Teknologi Hijau

Masa jabatan pertama Presiden Komisi Eropa Ursula Von der Leyen antara tahun 2019 dan 2024 merupakan masa yang dibanjiri dengan penerbitan bermacam regulasi.

Dengan Kesepakatan Hijau Eropa yang menjadi tonggak sejarah, ia membuat undang-undang di berbagai sektor untuk menempatkan Uni Eropa pada jalur yang tepat untuk menghasilkan emisi "nol bersih" pada tahun 2050 dan membantu menghindari bencana iklim dengan skenario terburuk.

Namun, seiring berjalannya waktu, prioritas politik juga berubah. Sebagai buntutnya, Uni Eropa berupaya melakukan deregulasi untuk menempatkan bisnis Eropa pada posisi yang setara dengan mitra mereka di Amerika Serikat dan Cina, sambil tetap berusaha berpegang pada tujuan iklim yang ambisius secara keseluruhan.

Pejabat Uni Eropa (UE) pada hari Rabu (26/02) meluncurkan rencana untuk memangkas beban birokrasi pada perusahaan-perusahaan, dengan menulis ulang beberapa undang-undang terkini. Namun, langkah ini membuat gerah para pegiat lingkungan dan hak asasi manusia, dan bahkan sebagian sektor industri.

Pada hari yang sama, Komisi Eropa juga memaparkan tujuannya untuk merangsang dorongan investasi sebesar €100 miliar dalam teknologi industri bersih, yang juga ditujukan untuk meningkatkan daya saing UE.

Apa yang sebenarnya diusulkan Komisi Eropa?

Secara konkret, Komisi Eropa ingin melunakkan aturan yang harus diikuti oleh kalangan bisnis terkait pelaporan dampak keberlanjutan, dan tanggung jawab rantai pasokan, yang dituangkan dalam beberapa bagian undang-undang yang telah disetujui. Cabang Eksekutif Uni Eropa mengatakan, perusahaan-perusahaan kecil dan menengah khususnya ingin dibebaskan dari kewajiban tersebut.

Perubahan regulasi tersebut, misalnya, akan membebaskan sekitar 80% perusahaan yang saat ini tercakup dalam arahan pelaporan keberlanjutan perusahaan: Semua perusahaan dengan jumlah karyawan kurang dari 1.000 orang, tidak akan lagi menghadapi persyaratan pelaporan tahunan yang ketat sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang.

Rencana tersebut juga akan menunda penerapan undang-undang uji tuntas hingga tahun 2028, yang akan melemahkan kewajiban perusahaan untuk memeriksa kepatuhan pemasok tidak langsung terhadap lingkungan dan hak asasi manusia.

Badan Eksekutif Uni Eropa yang manergetkan memangkas beban administratif pada bisnis sebesar 25% pada tahun 2029 dan bahkan sebesar 35% untuk bisnis yang lebih kecil, mengatakan rencana ini dapat menghasilkan penghematan biaya administratif sebesar €6 miliar per tahun.

Sejalan dengan itu, Komisi Eropa menggembar-gemborkan rencana untuk mengumpulkan investasi publik dan swasta sebesar €100 miliar untuk mendekarbonisasi industri berat dan manufaktur, seperti baja, dan untuk mendukung produksi energi terbarukan. Salah satu tujuan mendasar di sini adalah untuk menekan biaya energi bagi bisnis dan rumah tangga Eropa.

Mengapa von der Leyen melakukan hal ini sekarang?

Pengumuman hari Rabu (26/02) berawal dari fokus utama von der Leyen untuk masa jabatannya tahun 2024-2029: Meningkatkan daya saing.

Selama bertahun-tahun, pejabat UE telah menerima peringatan keras, bahwa blok di Eropa ini tersebut kehilangan mahkota ekonominya. "Selama lebih dari dua dekade, Eropa tidak dapat mengimbangi ekonomi besar lainnya," tulis Komisi Eropa bulan lalu dalam sebuah dokumen yang menetapkan visinya untuk mengatasi masalah tersebut selama lima tahun ke depan. 

"UE tertinggal dari AS dalam teknologi canggih, sementara Cina telah mengejar ketertinggalannya di banyak sektor, dan memenangkan persaingan untuk menjadi nomor satu dalam hal pertumbuhan ekonomi. Akar penyebabnya adalah kurangnya inovasi," demikian tertera dalam laporan itu.

Pernyataan tersebut menggemakan lagi kata-kata mantan Presiden Bank Sentral Eropa Mario Draghi, yang memperingatkan pada bulan September 2024, kurangnya pertumbuhan produktivitas merupakan "tantangan eksistensial" bagi UE.

Di Amerika Serikat, Presiden Donald Trump baru-baru ini mengumumkan aksi deregulasinya sendiri, dengan berjanji bulan lalu untuk "menghentikan serbuan regulasi yang mematikan lapangan kerja dan memicu inflasi dari pemerintahan (sebelumnya)."

Pada saat yang bersamaan, UE mengkhawatirkan meningkatnya perang dagang dengan AS dalam bentuk tarif balasan.

Apa kata pegiat lingkungan dan hak asasi manusia?

Kelompok lingkungan hidup berang dengan penyederhanaan regulasi ini. "Von der Leyen menggunakan gergaji mesin untuk perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia," tandas pengacara Oxfam Jerman Franziska Humbert dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu (26/02).

Yang paling dikecam oleh organisasi nonpemerintah adalah ketentuan untuk mengurangi tanggung jawab perdata perusahaan di luar UE, serta pengurangan pemeriksaan uji tuntas yang hanya diperuntukan bagi pemasok langsung.

"Perusahaan tidak lagi berkewajiban untuk mengidentifikasi risiko dan potensi bahaya di luar kontrak langsung mereka bahkan jika terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan secara luas dan terkonsentrasi di bagian bawah rantai pasokan," tulis Koalisi Eropa untuk Keadilan Perusahaan.

Apa pendapat para pelaku bisnis tentang hal ini?

Sebuah kelompok pelobi proindustri yang besar, BusinessEurope, menyambut baik perubahan aturan yang direncanakan. "Melakukan hal yang lebih baik dengan norma yang lebih sedikit dan lebih jelas adalah apa yang diminta oleh perusahaan-perusahaan Eropa dari semua ukuran," kata Direktur Markus Breyer dalam sebuah pernyataan.

"Dengan mengurangi pelaporan yang tidak perlu dan beban regulasi, (perubahan) akan memungkinkan perusahaan untuk berkontribusi lebih efektif terhadap tujuan keberlanjutan UE sekaligus menjaga daya saing ekonomi UE," imbuhnya.

Namun, beberapa kalangan pebisnis lain memperingatkan von der Leyen agar tidak menimbulkan kebingungan dengan mengingkari aturan yang telah disepakati.

Dalam surat bersama yang ditandatangani oleh puluhan pebisnis termasuk Ikea, H&M Group, dan Decathlon, disebutkan bahwa "deregulasi, baik melalui penurunan standar lingkungan atau sosial, mengingkari komitmen internasional, atau mengurangi ambisi iklim UE, mengancam kerangka hukum yang stabil dan bisa diprediksi, sebagaimana yang (kami) andalkan."

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Apa yang terjadi selanjutnya?

Proposal Komisi Eropa masih perlu ditandatangani oleh Parlemen Eropa dan negara-negara anggota UE. Anggota Parlemen Eropa kemungkinan akan mendapat tekanan kuat dalam beberapa bulan mendatang dari para pelobi dan juru kampanye yang mencoba membentuk hasil akhir proposal tersebut.

Diadaptasi dari artikel DW bahasa Inggris