Trump Umumkan Tarif Impor, IHSG dan Rupiah Potensi Terancam

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengumumkan tarif "timbal balik” atau resiprokal yang cukup luas menyasar negara-negara di seluruh dunia. Negara di Asia, termasuk Indonesia, masuk ke dalam kawasan yang dikenakan tarif tinggi.

Dalam sebuah pidato di Rose Garden Gedung Putih, Donald Trump mengatakan kalau ia akan menandatangani sebuah perintah eksekutif. Kemudian, ia mengatakan bahwa hal itu menandai momen "industri Amerika terlahir kembali,” sambil menambahkan kalau rencana itu akan "membuat Amerika kembali makmur.”

Ia menyebut rencana tarif tersebut sebagai "deklarasi kemandirian ekonomi” dan "giliran Amerika untuk menjadi makmur.”

"Mereka melakukannya pada kita (AS), kita membalasnya,” kata Trump, menjelaskan bahwa AS hanya mempertahankan diri dari tarif yang dikenakan pada industrinya.

Dalam momen itu, Trump mengundang beberapa anggota serikat pekerja industri otomotif, yang kemudian salah satunya diajak ke atas panggung untuk menceritakan kondisi pabrik mobil di AS. Trump mengumumkan tarif 25% untuk mobil buatan luar negeri yang masuk ke AS.

Indonesia kena 32%: Wanti-wanti rupiah anjlok

Saat pengumuman itu, sebuah papan yang dipamerkan Trump, yang kemudian dikonfirmasi besarannya oleh kantor berita Reuters, menunjukkan Indonesia dikenakan tarif 32%. Sementara, Bumi Pertiwi sendiri memberlakukan tarif sebesar 64% terhadap barang impor AS.

Dilansir dari detik.com, pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi mewanti-wanti dampak kebijakan Trump tersebut bagi perekonomian Indonesia. Dampaknya, kata dia, berpotensi melemahkan rupiah hingga Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG.

"Ada ketakutan saya, rupiah ini akan mendekati Rp17 ribu (per US$ 1). Karena kita tahu bahwa pasar pun juga masih libur sampai tanggal 7 April. Bank Indonesia pun juga tidak melakukan intervensi di pasar. Ini kemungkinan besar rupiah pun juga akan melemah," kata Ibrahim, Selasa (01/04), seperti dikutip dari detik Finance.

Ibrahim menambahkan bahwa kebijakan tarif ini akan terasa pada barang-barang impor Indonesia seperti batu bara, nikel, hingga crude palm oil (CPO). Meskipun pemerintah belum merespons, menurutnya, Indonesia perlu mengkaji langkah antisipasi terkait dampak skema tarif ini.

"Kita tahu sendiri, bahwa saat ini Indonesia pun juga sedang mengalami permasalahan ekonomi. Bukan hanya Indonesia, hampir semua negara. Apalagi nanti seandalnya Indonesia masuk dalam kancah negara-negara yang surplus, ini pun juga harus siap-siap pemerintah melakukan tanggapan secepatnya," jelasnya.

Namun, dia juga menyampaikan kalau ada potensi keuntungan yang bisa dilirik Indonesia dari kebijakan tersebut. "Masalah perang dagang di 2 April itu, saya sebagai seorang pengamat sudah empis-empisan bahwa ini akan terjadi seperti ini. Apalagi, defisit fiskal yang kemungkinan besar akan melebar," sebut Ibrahim.

Cina kena 34%, kehilangan pengecualian

Cina berada di urutan atas dalam daftar pengumuman tarif itu, dengan besaran 34%. Meskipun Trump menyebut nilai itu merupakan "diskon” untuk Beijing.

Trump menuduh Cina telah melakukan "hambatan perdagangan dan manipulasi mata uang.”

Jumlah itu ditambahkan dari tarif 20% yang sebelumnya telah diberlakukan AS untuk semua impor Cina, serta tarif 25% untuk baja dan aluminium. Tarif itu juga diperluas atas produk hilir seperti bensin, minyak tanah hingga gas alam, senilai hampir $150 miliar (sekitar Rp2.400 triliun).

Trump juga menandatangani perintah eksekutif lainnya yang menutup celah perdagangan di sektor pengiriman paket bernilai rendah bebas bea cukai, atau yang dikenal sebagai "de minimis”.

Pencabutan pengecualian itu menyebabkan perusahaan e-commerce berpotensi menghadapi pengawasan lebih ketat. Analis memperingatkan bahwa beberapa barang yang masuk saat ini diimpor lewat aplikasi seperti Temu atau Shein, yang kemungkinan tidak lagi diizinkan masuk ke Amerika Serikat.

Dalam lembaran fakta yang dirilis Gedung Putih, Trump memilih mengakhiri perlakukan bebas bea untuk barang tertentu dari Cina dan Hong Kong sebagai alasan memerangi aliran ilegal opioid sintetis ke AS.

"Presiden Trump menargetkan praktik pengiriman penipuan oleh para pengirim barang yang berbasis di Cina, banyak di antaranya menyembunyikan zat-zat terlarang, termasuk opioid sintetis, dalam paket-paket bernilai rendah untuk mengeksploitasi pengecualian d-e minimis,” bunyi pernyataan tersebut.

Bagaimana negara Asia lain?

Trump mencerca negara seperti Thailand, India, Uni Eropa, Korea Selatan, dan Jepang, karena dianggap telah memberlakukan AS secara buruk dalam bidang ekonomi.

"Dalam banyak kasus, teman lebih buruk ketimbang musuh,” ujar Trump, mengakui bahwa banyak dari negara-negara tersebut merupakan sekutu lama AS.

AS memberlakukan tarif dasar 10% untuk sebagian besar negara, tapi menargetkan negara tertentu dengan tarif yang lebih tinggi. Misalnya negara-negara di Asia dan sekutu tradisionalnya seperti Jepang dengan tarif 24%, Korea Selatan 25%, dan Taiwan 46%.

Ketiga negara Asia tersebut merupakan rumah bagi industri manufaktur seperti sektor otomotif di Jepang dan Korea Selatan, dan semikonduktor di Taiwan. Trump menuduh Taiwan mengambil "semua cip komputer dan semikonduktor kami (AS).”

Negara Asia lainnya yang terdampak adalah produsen manufaktur tekstil seperti Kamboja yang dikenakan 46% dan Vietnam dipatok 49%.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Nasib Uni Eropa tak berbeda

Donald Trump menyampaikan bahwa impor Uni Eropa ke AS akan dikenakan tarif 20%.

Diketahui, Uni Eropa adalah salah satu mitra dagang terpenting AS dan merupakan sekutu lama.

"Mereka (Uni Eropa) menipu kita. Sangat menyedihkan,” kata Trump soal Uni Eropa dalam pidatonya.

Trump sebelumnya juga telah mengancam Uni Eropa atas neraca dagang, khususnya karena volume barang Eropa yang dijual di AS lebih tinggi ketimbang ekspor negeri Paman Sam tersebut. 

Kebijakan Trump ini memicu respon dari sejumlah pemimpin Eropa. Perdana Menteri (PM) Polandia Donald Tusk mengunggah sebuah postingan di X. Dia mengatakan: "Persahabatan berarti kemitraan. Kemitraan berarti tarif yang benar-benar timbal balik. Dibutuhkan keputusan yang layak.”

Presiden Swiss Karin Keller-Sutter juga merespons lewat postingan di X. Kata dia, Swiss akan "dengan cepat menentukan” langkah selanjutnya, sambil menambahkan bahwa "kepentingan ekonomi jangka panjang negara adalah yang terpenting.”

Inggris turut merespons dengan mengatakan bahwa "pendekatan kami adalah tetap tenang dan berkomitmen untuk melakukan kesepakatan ini, yang kami harapkan akan mengurangi dampak dari apa yang telah diumumkan,” kata Menteri Negara Bisnis dan Perdagangan Inggris Jonathan Reynolds.

Reynolds menambahkan bahwa pemerintah Inggris akan terus membela kepentingan negara, dengan mengatakan dalam pernyataannya bahwa "tidak ada yang tidak mungkin.”

mh/rs (Reuters, AP, detik)