Slovakia Perketat Aturan LSM, Picu Kekhawatiran Demokrasi

Parlemen Slovakia pada Rabu (16/04) mengesahkan undang-undang baru, yang mewajibkan organisasi non-pemerintah (LSM) untuk mengungkapkan sumber pendanaan mereka, termasuk nama-nama kontributor utama. Aturan ini juga menetapkan sanksi denda bagi organisasi yang tidak mematuhi ketentuan tersebut.

Perdana Menteri Slovakia, Robert Fico, yang dikenal dengan gaya politik populisnya menyatakan, kebijakan ini merupakan langkah menuju transparansi yang lebih besar dalam sektor masyarakat sipil. Namun, para pengritik menilai sebaliknya menyebut undang-undang tersebut justru berpotensi membatasi institusi masyarakat sipil. 

Aksi protes di seluruh negeri digelar awal bulan ini, menentang undang-undang tersebut, yang memaksa pemerintah menarik kembali sejumlah pasal dari RUU. 

Undang-undang yang dinilai kontroversial

Sejumlah kelompok oposisi menyamakan undang-undang ini dengan regulasi di Rusia, yang dapat digunakan untuk membungkam suara yang kritis terhadap pemerintah.

“Kami menyebutnya sebagai ‘undang-undang Rusia’, bukan karena ini merupakan salinan langsung, melainkan karena semangat dan inspirasinya berasal dari praktik serupa di Rusia, yang jelas bertentangan dengan konstitusi dan hukum Uni Eropa,” ujar Katarina Batkova, direktur Via Iuris, salah satu organisasi masyarakat sipil tertua di Slovakia.

Konsesi di detik-detik terakhir

Menjelang pemungutan suara, pemerintah menghapus sejumlah pasal kontroversial dari rancangan undang-undang tersebut, termasuk wacana pelabelan LSM sebagai “kelompok pelobi” atau “agen asing.” Langkah itu diambil menyusul kritik tajam dari Komisi Eropa.

Dalam debat di parlemen, PM Fico membantah bahwa aturan ini meniru model dari negara lain. “Undang-undang ini bukan berasal dari Rusia maupun Amerika. Ini jelas merupakan pendekatan Eropa,” ujarnya.

Gelombang protes dan ancaman veto

Undang-undang ini memicu demonstrasi besar-besaran di ibu kota Bratislava serta di berbagai kota lainnya. Ribuan warga turun ke jalan dua minggu lalu untuk menyuarakan penolakan mereka. 

Aksi unjuk rasa terhadap penguatan kontrol terhadap LSM ini mencerminkan ketegangan yang semakin memuncak sejak Desember lalu, seiring kebijakan pemerintah Slovakia yang dinilai semakin dekat dengan Rusia.

Jika tidak diveto oleh Presiden terpilih Peter Pellegrini, undang-undang ini dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juni mendatang.

*Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Fika Ramadhani
Editor: Agus Setiawan