Rakyat Papua Tuntut Kedaulatan Politik

Kepolisian telah menangkap belasan pendemo saat hendak melakukan aksi damai di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua, hari Senin. Mereka menuntut dialog dengan pemerintah soal otonomi khusus, disamping menyampaikan dukungan terhadap Parlemen Internasional Peduli Papua, yang dibentuk 15 Oktober lalu. Massa yang sejak Senin pagi berkumpul di kawasan Expo Wamena, akhirnya berhasil dibubarkan aparat keamanan, yang sebelumnya telah mengetahui perihal rencana aksi demo damai yang dilakukan sekitar ribuan pendemo tersebut.

Sekretaris Jenderal Dewan Presidium Papua, Thaha Al-Hamid menyayangkan tindakan aparat keamanan yang menangkap belasan pendemo, saat hendak menyampaikan aspirasi mereka. Ia beranggapan penangkapan itu membentur hak demokrasi. Berikut Thaha Al-Hamid:

"Indonesia yang sedang bekerjakeras, sedang mengkampanyekan pendekatan-pendekatan yang demokratis, apakah wajar melakukan langkah-langkah itu?, menutup, memaksa rakyat tidak boleh bersuara yang berbeda dengan kehendak pemerintah, memaksa rakyat diam, bisu, bungkam, dan tidak bisa menyampaikan aspirasi mereka, bahkan sangat menyedihkan karena aparat keamanan menurunkan kekuatan penuh.“

Awal pekan ini Dewan Presidium Papua bertemu dengan pemerintah Indonesia. Mereka kembali menuntut pengembalian hak dan kedaulatan politik. Namun tuntutan itu kembali tak berbuah hasil. Thaha Al Hamid berujar malah dunia internasional yang peduli dengan problem yang dihadapi oleh masyarakat di bumi Papua. Oleh sebab itu Dewan Presidium Papua menanggapi positif, dan mengaku setuju dengan kepedulian dunia internasional, Thaha mengungkapkan:

"Bagi kita di Tanah Papua, pembentukan Parlemen Internasional "Internasional Parliament for West Papua" adalah satu perkembangan politik yang baik, dalam mana masyarakat internasional menyatukansolidaritas, keprihatinan dan doa mereka ikut mengontrol, mengangkat persoalan-persoalan penderitaan masyarakat Papua selama ini."

Parlemen Internasional Peduli Papua yang didirikan 15 Oktober lalu di Inggris dibentuk dengan tujuan agar rakyat Papua dapat menentukan nasib mereka sendiri. Dengan dibentuknya parlemen internasional ini diharapkan agar keprihatinan masyarakat di bumi cendrawasih itu mendapat perhatian internasional.

DPR RI sendiri telah melayangkan surat protes mereka ke parlemen Inggris karena dua anggotanya ikut dalam parlemen internasional ini.