Penindakan Brutal di Bangladesh Tewaskan Hingga 1.400 Orang
13 Februari 2025
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mengatakan pada hari Rabu (12/02) bahwa pejabat dari pemerintahan Bangladesh sebelumnya melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius saat menekan protes yang menggulingkan pemerintahan Sheikh Hasina pada tahun 2024. Dalam laporan misi pencarian fakta, Turk menyebutkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan mungkin telah terjadi.
Laporan tersebut mencakup kesaksian pejabat senior Bangladesh dan bukti kebijakan resmi untuk menyerang dan menindas pengunjuk rasa serta simpatisan antipemerintah dengan kekerasan.
Laporan misi pencarian fakta PBB
"Ini laporan yang sangat brutal, 78% dari lebih dari 1.000 orang tewas akibat tembakan senapan militer dan senapan laras panjang," kata Turk kepada Reuters saat ditanya contoh terburuk dari laporan tersebut. "Yang lainnya menderita cedera mengerikan yang mengubah hidup mereka selamanya," tambahnya.
"Pejabat tinggi pemerintahan sebelumnya mengetahui dan terlibat dalam pelanggaran serius, termasuk penghilangan paksa, penahanan sewenang-wenang, dan penindasan protes dengan kekerasan," kata Turk kepada wartawan di Swiss.
Mengutip "berbagai sumber yang dapat dipercaya", laporan PBB memperkirakan hingga 1.400 orang mungkin tewas dalam tindakan keras tersebut.
Jatuhnya pemerintahan Hasina
Sheikh Hasina, yang memerintah dari 1996 hingga 2001, dan dari 2009 hingga 5 Agustus 2024, digulingkan akibat protes awalnya yang dipimpin mahasiswa untuk menentang kuota pekerjaan sektor publik, berubah menjadi pemberontakan nasional. Hasina melarikan diri ke India saat kerusuhan memuncak pada awal Agustus 2024.
Pemerintah baru di Dhaka, dipimpin oleh Muhammad Yunus, meminta India untuk mengekstradisi Hasina yang sedang diselidiki atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, pembunuhan, korupsi, dan pencucian uang. Hasina dan partai Liga Awami-nya membantah tuduhan tersebut. Namun, India belum menanggapi permintaan ekstradisi ini.
Pemerintah baru Bangladesh juga menghadapi protes dari pendukung Hasina dan melakukan banyak penangkapan.
Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!
Pemerintah sementara berencana mengadili semua pelaku
Pemerintah sementara di Dhaka yang dipimpin oleh Muhammad Yunus menyatakan "penyesalan yang mendalam" atas temuan laporan PBB dan berencana "mengadili semua pelaku kekerasan."
"Saya menyerukan kepada semua orang yang bekerja di lembaga-lembaga ini untuk berpihak pada keadilan, hukum, dan rakyat Bangladesh dalam meminta pertanggungjawaban rekan-rekan mereka sendiri dan orang lain yang telah melanggar hukum serta hak asasi manusia dan hak sipil sesama warga negara mereka," kata peraih Nobel, Yunus, dalam pernyataan setelah laporan tersebut dirilis.
Misi pencari fakta PBB mengunjungi Bangladesh atas perintah pemerintahan Yunus.
Laporan itu juga menyebutkan lebih dari 11.700 orang ditahan selama tindakan keras tersebut, dengan 12-13% dari mereka yang terbunuh adalah anak di bawah umur.
Dalam beberapa kasus, "pasukan keamanan terlibat dalam eksekusi singkat dengan sengaja menembak pengunjuk rasa yang tidak bersenjata dari jarak dekat," kata laporan itu.
ha/pkp (Reuters, AP, AFP)