Pemilu di Israel Dimajukan

Harian Belanda Trouw yang terbit di Den Haag menulis:

"Ketua Partai Buruh yang baru Amir Peretz sekarang telah mengancam untuk mengambil suara dari blok Likud . Tapi yang paling penting adalah, bila Partai Buruh mengalami kekalahan dalam pemilihan umum, maka setelah ikut memerintah akan beralih posisinya ke bangku oposisi. Sementara itu Perdana Menteri Ariel Sharon tidak dapat lagi memperkirakan untuk dapat melanjutkan koalisi dengan Partai Buruh. Tapi ia juga tidak ingin menggantungkan pemerintahannya kepada anggota partai blok Likud, yang sering berusaha untuk memblokir rencananya. Kemungkinan yang tersisa adalah ia membentuk partai sendiri. Dengan kemenangan tipis dalam meraih jabatan ketua Partai Buruh, Amir Peretz telah merubah peta politik di Israel, yang di tahun belakangan terlihat tidak transparan. Tampilnya Amir Peretz sebagai ketua baru Partai Buruh kembali memberikan banyak pilihan."

Kesepakatan antara Perdana Menteri Israel Ariel Sharon dan Ketua Partai Buruh Amir Peretz untuk memajukan penyelenggaraan pemilihan umum, dikomentari harian Swiss Tages Anzeiger dengan judul 'hanya pembongkaran semua pemukiman Yahudi yang akan dapat membawa perdamaian'.

"Apakah Ariel Sharon, dengan visinya untuk menciptakan perdamaian, akan kembali terpilih, tidak dapat dipastikan seratus persen. Dengan terpilihnya Amir Peretz sebagai Ketua Partai Buruh yang baru, tiba-tiba di Israel terdapat dua pilihan. Yakni antara seolah-olah ada perdamaian dengan terciptanya perdamaian yang sejati. Ketika Perdana Menteri Ariel Scharon tetap melanjutkan pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat Yordan, Amir Peretz mengetahui bahwa hanya dengan membongkar semua pemukiman Yahudi yang akan dapat membawa perdamian, dan sekaligus akan memperkuat posisi Presiden Palestina Mahmud Abbas."

Dimajukannya penyelenggaraan pemilihan umum di Israel akan mendukung proses perdamaian. Demikian judul komentar harian Inggris The Time yang terbit di London:

"Hasil misi perantara yang dilakukan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Condoleezza Rice, yang membawa kesepakatan antara Israel dan Palestina mengenai kebebasan bergerak di tapal perbatasan Jalur Gaza, juga membawa dorongan bagi proses perdamaian. Tapi menjelang pemilihan umum di Palestina tanggal 25 Januari mendatang, amat sedikit yang akan terjadi, berkaitan dengan proses perdamaian tersebut. Semakin pendek jarak waktu antara pemilihan umum di Palestina dan pemilihan umum yang dimajukan di Israel, maka itu akan lebih baik. Bagaimanapun Palestina dengan sangat mendesak memerlukan terbentuknya sebuah pemerintahan yang mampu melakukan perundingan. Hal itu juga berlaku bagi demokrasi di Israel, setelah terjadi pertikaian di kalangan partai politik di bulan belakangan. Dengan demikian penundaan pelaksanaan pemilihan sama sekali tidak akan membawa keuntungan."