Pemecatan Hakim Agung Pakistan Dibatalkan

Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa pemecatan Chaudry merupakan tindakan yang ilegal. Kegembiraan massal ditunjukan oleh warga dengan memberi selamat satu sama lain dan membagikan gula-gula. Sementara kaum pengacara dan masyarakat yang mendukung spontan mengumandangkan tuntutan agar Presiden Pervez Musharraf mundur.

Munir Malik, Ketua Asosiasi Pengacara dan penasehat Iftikhar Muhammad Chaudry memuji keputusan itu:

“Ini keputusan yang historis. Langkah menuju pengadilan yang independen. Kontroversi mengenai Ketua Mahkamah Agung ini timbul karena aturan-aturan demokrasi tidak diabaikan. Kini kami memasuki fase untuk memperjuangkan pemerintahan sipil dan kami telah mengeluarkan pernyataan yang meminta agar Musharraf segera mundur dan menyerahkan kekuasaannya kepada Ketua Senat.“

Sementara Asma Jehangir masih pesimis. Pengacara yang menjabat Ketua Komisi Hak Azasi Manusia Pakistan ini menilai, militer Pakistan tidak akan menyerahkan kekuasaannya begitu saja.

Jehangir: „Di satu pihak memang ini merupakan keputusan bersejarah. Tapi ini juga saat untuk mawas diri. Mayoritas masyarakat sipil, jelas-jelas menyampaikan keinginannya untuk menentukan masadepannya sendiri, tapi militer selama ini tidak mau mendengarnya. Saya kira, perjuangan masih panjang sampai pemerintahan sipil dapat dipulihkan di Pakistan.”

Jendral Musharraf yang melancarkan kudeta militer tahun 1999, belakangan mengisyaratkan keinginan untuk tetap mempertahankan jabatannya sebagai Presiden dan Panglima Militer Pakistan. Hal yang melanggar Konstitusi Pakistan ini ditentang berbagai pihak. Kini, rencana Musharraf itu tampaknya bisa dicegah oleh keputusan Mahkamah Agung ini.

Setelah keputusan diumumkan, Presiden Musharraf menyatakan akan menghormati keputusan Mahkamah Agung itu. Ia bahkan mengingatkan, setiap orang harus tunduk kepada keputusan itu. Sementara, Perdana Menteri Shaukat Aziz menyatakan bahwa Konstitusi dan Hukum harus selalu ditegakan. Meski begitu, masih belum jelas bagaimana perkembangan situasi politik di Pakistan. Yang pasti, tekanan terhadap Presiden Musharraf meningkat. Selain aksi teror yang dilancarkan kaum milisi Islamis terhadap pemerintahannya, ia menghadapi ketidakpuasan Amerika Serikat terhadap kinerjanya dalam memerangi terorisme. Ditambah denagn meluasnya protes dari masyarakat sipil dan pihak oposisi, ruang gerak Presiden Musharraf kian mengecil.