Pembentukan Pemerintahan Baru Palestina

Mengenai kesepakatan kubu-kubu politik di Palestina untuk membentuk pemerintahan baru, harian Italia La Repubblicca menulis:

“Dalam bayangan para pemimpin Palestina, pemerintahan persatuan nasional yang baru akan merupakan sinyal dimulainya era baru. Yaitu berakhirnya isolasi politik, kembali masuknya bantuan luar negeri dan kembalinya perdamaian di Jalur Gaza. Namun Israel sudah mengisyaratkan, tidak akan bekerjasama dengan pemerintahan yang baru, yang mereka nilai sebagai suatu langkah mundur. Israel menyatakan akan melakukan segalanya untuk meyakinkan masyarakat internasional agar tetap mempertahankan embargo ekonomi terhadap lembaga-lembaga pemerintahan Palestina.”

Harian Swiss Neue Zürcher Zeitung berkomentar:

„Palestina untuk pertama kalinya punya pemerintahan, yang menyatukan hampir semua partai politik, dan punya program yang didukung semua pihak. Sekarang mereka menunggu agar boikot terhadap pemerintahan otonomi Palestina oleh negara-negara Barat dihentikan. Untuk memudahkan Amerika Serikat dan Eropa memutuskan demikian, beberapa tokoh yang dikenal baik di panggung internasional masuk ke kabinet. Selain itu, para pemimpin Hamas beberapa minggu terakhir ini sudah mengakui eksistensi Israel, walaupun belum mengakui hak eksistensi, dan menawarkan gencatan senjata kepada pemerintah Israel. Tawaran ini perlu ditanggapi serius.“

Harian-harian Jerman menyoroti hasil konferensi tingkat menlu Uni Eropa dan ASEAN yang telah berlangsung di Nürnberg. Harian Süddeutsche Zeitung menulis:

„Memang tidak ada proyek konkrit yang disepakati di Nürnberg. Namun menlu Jerman Steinmeier, yang menyebut pertemuan puncak ini sebagai pertemuan Uni Eropa-ASEAN yang terbaik sampai saat ini, cukup optimis bahwa pada beberapa bulan mendatang sudah ada agenda kerjasama. Agenda itu antara lain akan mencakup bidang perlindungan iklim. Dalam bidang keamanan terlihat jelas, bahwa banyak negara ASEAN punya hubungan erat dengan Timur Tengah dan ingin agar proses perdamaian disana kembali dibangkitkan, demikian Steinmeier. Para menteri luar negeri juga menilai proyek pengamatan Uni Eropa dalam konflik Aceh sebagai sebuah proyek yang sangat berhasil.“

Harian lokal Nürnberger Zeitung menilai:

„Agak aneh memang, bahwa Barat tidak sejak dulu meningkatkan kerjasama dengan ASEAN. Negara-negara berpenduduk muslim, terutama Indonesia, punya hubungan baik dengan Timur Tengah dan bisa memberi kontribusi dalam penyelesaian konflik di kawasan itu.“

Harian Frankfurter Allgemeine Zeitung menyoroti soal Myanmar yang juga dibahas dalam pertemuan di Nürnberg. Harian ini menulis:

„Para menteri Uni Eropa dan ASEAN mengeluarkan kalimat tajam mengenai situasi di Myanmar. Dalam pernyataan penutup konferensi Nürnberg muncul kata-kata paling tegas untuk kalangan diplomat. Disebutkan para menteri Uni Eropa menyampaikan keprihatinan mendalam sehubungan dengan kelangkaan kemajuan menuju pemerintahan sipil yang legitim. Para menteri, juga dari ASEAN, mengimbau Myanmar untuk mengupayakan langkah lebih besar menuju rekonsiliasi nasional dan melibatkan semua kekuatan politik dalam dialog. Para menteri menuntut pemerintahan militer di Yangun membatalkan semua pembatasan kegiatan politik dan secepat mungkin membebaskan para tahanan politik.“