Parlemen Palestina Serukan Presiden Bentuk Pemerintahan Baru

Ramallah

Wakil juru bicara parlemen Palestina yang didominasi kelompok Hamas menyerukan Presiden Mahmud Abbas untuk membentuk pemerintahan baru dan memilih perdana menteri baru. Ahmad Bahar dari Dewan Legislatif Palestina menyatakan bahwa pemerintah darurat Palestina yang dipimpin perdana menteri Salam Fayyad dianggap tidak sah karena tidak mendapat persetujuan dari Dewan Legislatif tersebut. Abbas menunjuk Fayyad sebagai perdana menteri bulan Juni lalu setelah kelompok Hamas mengambil alih Jalur Gaza dari kelompok Fatah. Sejak itu parlemen tidak menyetujui pemerintahan baru akibat pertikaian dua kelompok Hamas dan Fatah. Sebelumnya hari Sabtu kemarin Abbas memecat 200 pegawai pemerintahan yang terkait dengan kelompok Hamas. Ini merupakan tindakan terbaru Abbas sejak pengambilalihan kekuasaan di Jalur Gaza.