Papua Barat Paling Parah

Utusan Sekjen PBB Urusan Hak Asasi Manusia, Hina Jilani, merekomendasikan pembentukan suatu badan pengaduan khusus untuk menampung dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan yang menimpa dan mengancam para aktivis penegak HAM di Indonesia. Hal ini dikaitkan dengan masih kuatnya berbagai bentuk tekanan, ancaman dan kekerasan ole aparat keamanan terhadap para pembela HAM. Terutama di daerah, lebih khusus lagi di propinsi Papua. Pejabat PBB asal Pakistan itu mengungkapkan, selama berkunjung ke papua ia mendapatkan berbagai mengenai perlakuan buruk aparat, baik polisi, militer maupun badan intelejen terhadap para pembela HAM. Dan para aparat pelaku tidak mendapat tindakan hukum.

"Kecenderungan seperti itu banyak terjadi di Propinsi Papua Barat. Saya menerima banyak laporan dan pengaduan yang dapat dipercaya mengenai, serangkaian peristiwa berupa penahanan sewenang wenang, penyiksaan, pelecehan, pengintaian, pembatasan terhadap kebebasan bergerak dan kebebasan untuk memonitor pelanggaran HAM. Saya juga mendapati adanya ancaman tuntutan oleh anggota polisi dan militer. Diduga keras, para pembela HAM ditolak dan diancam ketika akan melaporkan kasus ini"

Hina Jilani juga merekomendasikan pembuatan mekanisme untuk menyelidiki kekerasan terhadap pembela HAM saat bekerja. Ia menyesalkan, belum adanya prakarsa pemerintah untuk merancang undang- undang maupun membentuk badan yang menangani langsung pelanggaran hak para pembela HAM di Indonesia, kecuali yang dilakukan Komnas Perempuan.

Meski demikian, secara umum, utusan PBB itu, menilai ada kemajuan yang diperlihatkan pemerintah dalam mempromosikan HAM.

"Saya mencatat Beberapa langkah positif yang telah diambil untuk memperkuat kerangka hukum dan kelembagaan untuk mempromosikan HAM. Seperti, amandemen konstitusi tahun 2002 yang menjamin HAM, pembuatan Undang Undang HAM pada tahun 1999, dan Undang Undang perlindungan Saksi pada tahun 2006. Pembentukan pengadilan AD-hoc HAM, Komisi Nasional HAM, Komisi Nasional Perempuan, dan pengesahan Rencana Aksi Nasional, menunjukan beberapa kemajuan penting"

Secara khusus, Jilani mempertanyakan penyelesaian kasus Munir yang disebutnya sebagai tolok ukur penegakan HAM. Ia menyatakan.

"Sebagaimana para pembela HAM, saya sangat prihatin dengan proses pengadilan kasus pembunuhan Munir yang tampak diarahkan untuk melindungi para pelaku. Ini sangat mengkhawatirkan. Karenanya saya mendesak pemerintah untuk menjamin bahwa hukum diberlakukan semestinya dan memenuhi rasa keadilan semua pihak. Saya mengingatkan bahwa kasus ini menggambarkan situasi masyarakat HAM secara umum dan merupakan ujian terhadap kemauan pemerintah untuk melindungi pembela HAM.

Hasil kunjungan Jilani ke Indonesia ini akan disampaikan kepada Dewan HAM PBB. Selanjutnya Dewan HAM PBB akan membuat rekomendasi terinci untuk diberikan kepada pemerintah Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, apakah rekomendasi PBB itu akan memperbaiki perlakuan pemerintah terhadap para pembela HAM.

Zaki Amrullah