Pakistan Penuhi Tuntutan Oposisi

Sorak sorai terdengar di kediaman bekas Hakim Agung Ifthikar Chaudry. Bagi para pendukungnya, inilah kemenangan upaya penegakan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintah. Perdana Menteri Yousuf Raza Gilani, setelah melakukan konsultasi sepanjang malam dengan Presiden Asif Arif Zardari, menerangkan, Chaudry akan dilantik lagi sebagai Hakim Agung hari Sabtu (21/03) mendatang. Selain itu, pemerintah menginstruksikan agar para demonstran yang ditangkap selama aksi-aksi minggu yang lalu segera dibebaskan. Ini memang menjadi salah satu tuntutan kalangan oposisi.

"Ini sebuah revolusi demi negara hukum, untuk pertama kalinya dalam sejarah Pakistan, seorang hakim membela negara hukum dan konstitusi dan bukan kepentingannya sendiri.” Sambut Imran Khan, politisi dari kalangan oposisi.

Sebelumnya ketegangan politik meruncing setelah kelompok oposisi, terutama Liga Muslim di bawah pimpinan Nawaz Sharif, mengancam akan melakukan aksi pawai besar-besar-an menuju Islamabad. Sekalipun ada larangan berdemonstrasi, aksi protes yang dimotori kalangan pengacara makin meluas.

Di Lahore hari Minggu (15/03) kemarin, ribuan orang melakukan aksi turun ke jalan. Aparat keamanan Pakistan berusaha membubarkan aksi dengan menggunakan gas air mata. Tersebar berita bahwa sejumlah pemimpin oposisi termasuk Nawaz Sharif dikenakan tahanan rumah. Di kediamannya di Lahore, Nawaz Sharif tampil ke publik dan melakukan pidato berapi-api di depan pendukungnya. Ia menyatakan tetap akan memimpin pawai protes massal menuju Islamabad, sekalipun pemerintah sudah mengeluarkan larangan dan melakukan blokade di jalan-jalan penting.

Berita tentang perintah tahanan rumah bagi Nawaz Sharif lalu dibantah Menteri Dalam Negeri Pakistan Rehman Malik. “Saya konfirmasi bahwa tidak ada perintah penahanan, tidak ada tahanan rumah. Ia bebas bergerak ke mana saja di negeri ini.”

Polisi hari Minggu (15/03) memang membiarkan Nawaz Sharif meninggalkan rumahnya. Ia pun berpidato di tengah massa yang sedang berdemonstrasi. Berbagai kalangan mengkhawatirkan situasi akan makin rumit dan bisa terjadi kerusuhan, jika tidak ada kompromi antara kubu oposisi dan pemerintah. Kekhawatiran juga muncul di luar negeri sehubungan dengan rapuhnya stabilitas politik di Pakistan, yang punya posisi strategis dan penting dalam perang melawan teror dan perkembangan di Afghanistan.

Hakim Agung Iftikhar Chaudry yang dikenal bersih dipecat tahun 2007 oleh presiden saat itu, Pervez Musharraf. Ia khawatir, Chaudry akan menggagalkan ambisinya menjadi presiden lagi dengan alasan, hal itu bertentangan dengan konstitusi. Ketika pemerintahan baru di Pakistan dibentuk tahun 2008 di bawah pimpinan Presiden Asif Arif Zardari, salah satu agenda utamanya adalah pencabutan pemecatan terhadap Chaudry. Tapi ternyata hal itu tidak juga dilakukan oleh Zardari. Akhirnya pimpinan Liga Muslim Nawaz Sharif menyatakan tidak mau berkoalisi lagi dengan Zardari. Banyak pihak menduga, Zardari khawatir hakim Chaudry akan membuka kembali kasus-kasus korupsi yang melibatkan dirinya. Kasus Iftikhar Chaudry akhirnya menjadi ajang adu kekuatan antara pemerintah dan kubu oposisi di bawah pimpinan Nawaz Sharif.

Setelah pengumuman tentang pencabutan pemecatan terhadap Iftikhar Chaudry dan puluhan hakim lainnya, pihak oposisi membatalkan rencana pawai massal ke Islamabad. Seorang pengacara masih pesismis dan ingin menunggu lebih dulu perkembangan selanjutnya.

"Lihat saja dulu apa yang akan terjadi. Kita tunggu sampai Chaudry betul-betul dilantik jadi hakim nomor satu di Mahkamah."

Perdana Menteri Yousuf Raza Gilani mengajak warga Pakistan agar merayakan apa yang disebutnya 'peristiwa bersejarah' ini dengan tertib.(hp)