Pajak Digital Jadi Isu Perundingan Perdagangan AS-Uni Eropa

Kesepakatan perdagangan musim panas antara Uni Eropa (UE) dan pemerintahan Donald Trump mestinya menandai titik balik dalam hubungan Trans-Atlantik setelah berbulan-bulan dalam ketidakpastian. Batas tarif 15% dianggap bukan yang ideal, tetapi para pemimpin UE menerimanya sebagai harga untuk meredakan ketegangan perdagangan dengan Amerika Serikat.

Hanya saja, tarif hal tersebut hanya berlaku sampai Amerika Serikat (AS) memicu kembali perselisihan.

Trump kini mengancam akan memberlakukan tarif baru sebagai pembalasan atas pajak layanan digital dan regulasi teknologi UE. Dia menuduh blok tersebut secara tidak adil menargetkan raksasa teknologi AS seperti Google dan Amazon.

Dalam sebuah postingan pada Senin (01/09) di platform media sosial Truth Social, Trump memperingatkan bahwa negara-negara yang memberlakukan pajak dan aturan akan menghadapi "tarif tambahan yang substansial" dan pembatasan ekspor untuk teknologi canggih penting AS, contohnya produk cip.

Dia menuntut agar hal tersebut segera dibatalkan dengan menyebut langkah-langkah itu "diskriminatif" dan menuduh UE memberikan "kelonggaran kepada perusahaan teknologi terbesar Cina."

Trump kecam pajak UE untuk raksasa teknologi

Selama lebih dari satu dekade, regulasi teknologi dan antimonopoli Uni Eropa telah menjadi momok bagi pemerintahan AS. Kini, Undang-Undang Layanan Digital (Digital Service Act/DSA) dan Undang-Undang Pasar Digital (Digital Markets Act/DMA) Uni Eropa tersebut menjadi sasaran empuk Trump.

Aturan ini memberlakukan aturan ketat tentang moderasi konten daring dan bertujuan untuk membendung firma teknologi yang semakin dominan seperti Meta, Apple, dan Google. Negara-negara UE juga dapat memungut pajak layanan digital mereka sendiri atas pendapatan yang dihasilkan oleh firma teknologi di dalam kawasan Uni Eropa, terutama dari periklanan daring dan monetisasi data pengguna.

Meskipun belum ada pajak layanan digital di seluruh UE, tetapi tujuh negara blok tersebut sejauh ini telah memperkenalkan pajak nasional, contohnya Prancis, Italia, dan Spanyol.

Inggris, meskipun tidak lagi menjadi anggota UE, telah memberlakukan pajak serupa sebesar 2% pada pendapatan dari platform daring besar. Jumlah €900 juta (sekitar Rp15,66 T) per tahun yang dihasilkan pajak tersebut menjadi titik sensitif dalam perundingan perdagangan AS-Inggris belakangan ini.

"Ada persepsi (dari pihak Eropa) bahwa sebagian besar perusahaan teknologi besar AS yang menghasilkan keuntungan besar di UE, yang tidak dikenakan pajak secara adil di sini dan bahwa kita harus berbuat lebih banyak untuk mengenakan pajak pada mereka di mana keuntungan mereka dihasilkan," kata Ekonom pada lembaga riset think thank Eropa Bruegel, Roel Dom, kepada DW.

Respons Uni Eropa

Ancaman tarif teknologi Trump tentu saja mengejutkan pembuat kebijakan UE. Pasalnya, aturan ini datang hanya beberapa minggu setelah mereka menyegel kesepakatan perdagangan yang stabil. Sambil membela hak kedaulatan blok tersebut untuk mengatur teknologi dan pasar digital, juru bicara utama Komisi Eropa mengakui peringatan presiden AS itu "luar biasa dan tak terduga."

"AS, pada dasarnya, ingin pengecualian untuk perusahaan Amerika Serikat, terutama seputar regulasi uji tuntas dan keamanan pangan," kata Rem Korteweg, seorang rekan senior di think tank Clingendael Institute yang berbasis di Belanda, kepada DW.

"Mereka mungkin bersedia untuk bernegosiasi atas pajak (digital), tetapi mengenal Trump, dia awalnya akan mengambil posisi keras."

Belum ada pengecualian formal dari undang-undang baru ini. Namun, dorongan pemerintahan Trump untuk akses pasar UE yang lebih besar bagi petani AS dan penolakan terhadap undang-undang UE lainnya , dengan bertujuan untuk meningkatkan standar etika dalam perdagangan global, menunjukkan keinginan yang jelas demi pengeluaran untuk membantu perusahaan AS menghindari beban penuh standar UE.

Badan Uji Tuntas Keberlanjutan Perusahaan UE (Corporate Sustainability Due Dilligenec Direct/CSDDD) mengarahkan perusahaan untuk memperbaiki pelanggaran hak asasi manusia atau lingkungan dalam rantai pasokan global mereka dan telah banyak dikritik di AS dan Eropa sebagai terlalu memberatkan.

Uni Eropa tak segan jatuhkan denda pada Meta dan Apple

Karena Trump mengancam dengan tarif baru, pengamat di Elcano Royal Institue Spanyol, Judith Arnal, mempercayai "risiko konfrontasi" antara Washington dan Brussels "tetap sangat nyata."

Kata dia, dua raksasa teknologi AS telah menerima "denda signifikan" dari UE karena blok tersebut siap untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsipnya.

Beberapa hari setelah gebrakan tarif yang disebut "Hari Pembebasan" oleh Trump pada bulan April 2025, Apple didenda €500 juta (sekitar Rp8,7 T) karena mencegah pengembang aplikasi mengarahkan pengguna ke penawaran yang lebih murah di luar Apple App Store. Sementara itu, Meta menerima denda €200 juta (sekitar Rp3,48 T) setelah memaksa pengguna untuk membayar pengalaman bebas iklan atau menyetujui iklan yang dipersonalisasi.

Ini tambahan untuk miliaran lebih dalam denda UE dan pajak tertunggak yang dijatuhkan kepada Big Tech AS dalam beberapa tahun terakhir.

"Tujuan aturan ini bukan untuk menghukum perusahaan AS, tetapi untuk memastikan persaingan yang adil dan pasar digital yang menghormati nilai-nilai Eropa," kata Arnal, sambil mendukung posisi UE bahwa regulasi digitalnya harus "sepenuhnya di luar cakupan setiap negosiasi perdagangan."

Pengaruh Brussels

Menghadapi ancaman tarif Trump sebelumnya, UE telah menyiapkan tarif balasan sebesar 25% pada ekspor AS senilai €93 miliar (sekitar Rp1,6 kuadriliun). Namun, Brussels tidak menerapkan tindakan balasan Mereka memilih untuk pertama-tama melihat bagaimana negosiasi berjalan. Pendekatan itu kemudian menuai kritik luas karena dianggap lemah, memicu seruan dari seluruh blok untuk sikap yang lebih tegas terhadap agresi terbaru Trump.

"(Pendekatan wait-and-see) dapat diterima dalam konteks di mana ada kepercayaan, prediktabilitas, dan stabilitas dalam hubungan Trans-Atlantik. Namun, itu sudah hilang," kata Korteweg. "Apakah Eropa sekarang bersedia untuk berdiri dan menjawab kekuatan dengan kekuatan?"

Bahkan jika memang demikian, UE juga tidak memiliki kunci penting seperti logam tanah jarang Cina, sebuah mineral kritis yang dibutuhkan AS dan yang digunakan Beijing sebagai negosiasi strategis dengan pemerintahan Trump.

Sementara, UE masih merupakan salah satu blok ekonomi terbesar di dunia, blok tersebut tetap sangat bergantung pada raksasa teknologi AS untuk segala hal mulai dari layanan penyimpanan hingga platform media sosial dan pengembangan kecerdasan buatan. Perang Ukraina adalah pengingat akan ketergantungan blok tersebut pada AS di bidang keamanan.

Mampukah UE pakai tindakan antipaksaan?

Namun, Brussels dapat mengerahkan Instrumen Anti-Paksaan (Anti-Coercion Instrument/ACI), sebuah instrumen baru yang dikembangkan dengan tujuan untuk mengatasi intimidasi ekonomi dari negara-negara ketiga. ACI Dirancang setelah sengketa perdagangan Cina dengan Lituania. Sistem ini juga memberdayakan Komisi Eropa untuk merespons dengan serangkaian tindakan balasan.

Ini termasuk tarif, kontrol ekspor, pembatasan pada aliran kekayaan intelektual dan investasi, serta memblokir akses ke pasar tunggal UE. Namun, seruan untuk menggunakan instrumen tersebut melawan AS dalam kasus ini telah ditanggapi dengan beberapa skeptisisme, terutama mengingat posisi negosiasi "wait-and-see” blok tersebut belakangan ini.

"Untuk tiba-tiba beralih dari tidak ada respons sama sekali ke mengaktifkan alat yang tidak teruji dan sangat politis akan kurang konsisten," kata Arnal dari Elcano kepada DW. "Itu juga akan merusak kredibilitas Uni Eropa sebagai pembela perdagangan bebas."

Dom dari Bruegel menilai lebih positif. Dia mengatakan tindakan anti-paksaan akan memberi UE beberapa opsi untuk "menyesuaikan responsnya" terhadap target terbaru Trump.

Dia mencatat cara kerja ancaman pajak layanan digital UE sebesar 3%, yang akan sangat menyakiti raksasa teknologi AS. Hal itu bisa digunakan sebagai tawaran dalam pembicaraan perdagangan awal tahun 2025 ini, tetapi kemudian ditunda. Dom mengatakan, persetujuan dari 27 negara anggota juga akan "sangat sulit secara politis."

Sementara itu, Brussels memiliki opsi terbatas dalam menanggapi tuntutan terbaru Trump. Pengamat mengatakan itu juga tidak bisa mundur, seperti Kanada, yang baru-baru ini membatalkan pajak layanan digitalnya beberapa jam sebelum itu dijadwalkan berlaku, demi memulai kembali pembicaraan perdagangan AS.

"Penting bahwa UE tidak menyerah pada regulasi teknologi karena (masalah) ini sangat mendasar dekat dengan semua aspek yang terkait dengan kedaulatan dan akan menciptakan preseden berbahaya," kata Dom kepada DW.

 

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris.

Diadaptasi oleh: Muhammad Hanafi

Editor: Rahka Susanto