Negara Arab Desak Hamas Serahkan Gaza demi Solusi Dua Negara

Sejumlah negara Arab termasuk Qatar, Arab Saudi, dan Mesir pada Selasa (29/7) menyuarakan desakan agar Hamas meletakkan senjata, dan mengakhiri kekuasaan di Gaza.

Langkah ini dinilai krusial demi mengakhiri perang yang telah meluluhlantakkan wilayah Palestina tersebut.

Sebanyak 17 negara bersama Uni Eropa dan Liga Arab meratifikasi naskah deklarasi sepanjang tujuh halaman, yang disusun dalam konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) soal solusi dua negara bagi Israel dan Palestina.

"Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya dan menyerahkan senjata kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, sejalan dengan tujuan berdirinya Negara Palestina yang berdaulat dan merdeka," demikian bunyi deklarasi tersebut.

Deklarasi ini muncul sehari setelah delegasi Palestina di PBB menyerukan Israel dan Hamas untuk meninggalkan Gaza, dan memberikan kewenangan administrasi kepada Otoritas Palestina.

"Langkah bersejarah”

Teks deklarasi juga mengecam serangan mematikan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 — sebuah pernyataan yang hingga kini belum dikeluarkan oleh Sidang Umum PBB.

Prancis, yang menjadi ketua bersama konferensi bersama Arab Saudi, menyebut deklarasi ini sebagai langkah "bersejarah dan belum pernah terjadi sebelumnya.”

"Untuk pertama kalinya, negara-negara Arab dan Timur Tengah mengecam Hamas, mengecam peristiwa 7 Oktober, menyerukan perlucutan senjata dan pengucilan Hamas dari pemerintahan Palestina, serta secara tegas menyatakan niat menormalisasi hubungan dengan Israel di masa depan,” kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot.

Naskah tersebut juga ditandatangani oleh Prancis, Inggris, Kanada, serta beberapa negara Barat lainnya, dan menyerukan kemungkinan pengerahan pasukan asing untuk menstabilkan Gaza setelah pertempuran berakhir.

Adapun Israel dan sekutu terbesarnya, Amerika Serikat, tidak berpartisipasi dalam pertemuan tersebut.

Deklarasi ini diterbitkan pada hari kedua konferensi di New York, di mana Inggris menyatakan kemungkinan bakal mengakui Negara Palestina pada bulan September mendatang.

Solusi Dua Negara

Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menyatakan akan mengakui Palestina jika Israel menolak memenuhi sejumlah syarat, termasuk penerapan gencatan senjata di Gaza dan akses masuk bantuan kemanusiaan yang memadai.

Pekan lalu, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menyampaikan rencana serupa, untuk secara resmi mengumumkan pengakuan terhadap Negara Palestina di Sidang Umum PBB pada bulan September.

Selama beberapa dekade, mayoritas negara anggota PBB mendukung solusi dua negara, yakni berdirinya Israel dan Palestina secara berdampingan. Namun, setelah lebih dari 21 bulan perang di Gaza, ekspansi pemukiman Israel yang terus berlanjut di Tepi Barat, serta pernyataan sejumlah pejabat Israel tentang rencana aneksasi wilayah yang diduduki, dikhawatirkan akan membuat berdirinya Negara Palestina secara geografis menjadi mustahil.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru! 

Perang saat ini di Gaza meletus, setelah serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan lebih dari 1.200 orang. Israel membalas dengan operasi militer besar-besaran, yang telah menewaskan puluhan ribu warga Palestina dan menghancurkan sebagian besar infrastruktur di Gaza.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pertemuan hari Senin mengatakan, "tercapainya solusi dua negara kini lebih jauh dari sebelumnya.”

Dalam pernyataan yang dirilis Selasa malam, 15 negara Barat termasuk Prancis dan Spanyol menegaskan kembali "dukungan tak tergoyahkan" terhadap visi solusi dua negara.

Di antara para penandatangan, sembilan negara yang belum mengakui Negara Palestina menyatakan "kesediaan atau pertimbangan positif" untuk membulatkan dukungan, yakni: Andorra, Australia, Kanada, Finlandia, Luksemburg, Malta, Selandia Baru, Portugal, dan San Marino.

Editor: Agus Setiawan