Merz: Ada Paket Ekonomi €500 Miliar, Jerman Harus Berhemat

Pemimpin partai konservatif CDU/CSU Jerman, Friedrich Merz, mengatakan bahwa pemerintahan Jerman berikutnya yang akan ia pimpin harus memangkas anggaran, meskipun ia juga mengusulkan paket kebijakan ekonomi dengan utang sebesar €500 miliar (sekitar Rp8.900 triliun).

"Kita harus memangkas biaya di tingkat federal, di tingkat negara bagian, dan di komunitas lokal," ujar Merz kepada lembaga penyiaran publik Jerman ARD.

"Margin (pendapatan keuangan negara) tidak menjadi lebih besar," tambah Merz.

Paket kebijakan ekonomi tersebut sangat kontroversial, karena mencakup pelonggaran batasan utang negara yang diatur dalamkonstitusi Jerman, Grundgesetz.

Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Rencana belanja pemerintah mendapat persetujuan dari Komite Anggaran Bundestag

Rencana belanja dalam paket kebijakan ekonomi tersebut juga didukung oleh Partai Sosial Demokrat SPD yang berhaluan kiri-tengah, yang saat ini juga sedang dalam negosiasi untuk membentuk pemerintahan koalisi dengan partai pemenang pemilu, CDU/CSU, setelah pemilihan umum dadakan pada bulan lalu. Paket yang dimaksud juga mencakup investasi dalam pertahanan dan infrastruktur Jerman.

Agar dapat disahkan, paket kebijakan ekonomi ini membutuhkan persetujuan mayoritas sebanyak dua pertiga jumlah suara di parlemen Jerman, Bundestag, dan juga di majelis tinggi, Bundesrat. Sejauh ini, paket tersebut telah mendapat persetujuan dari Komisi Anggaran Bundestag.

Setelah sebelumnya menolak, Partai Hijau Jerman yang berfokus pada isu lingkungan diperkirakan akan memberikan dukungannya terhadap paket kebijakan ekonomi ini setelah CDU/CSU dan SPD setuju manganggarkan €100 miliar (sekitar Rp1.778 triliun) dari paket itu dialokasikan untuk mengatasi perubahan iklim.

Merz berharap perubahan konstitusional tersebut akan disahkan sebelum parlemen yang baru memulai masa jabatannya pada tanggal 25 Maret.

Paket bernilai fantastis ditentang beberapa pihak

Beberapa anggota Bundestag berencana untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi Federal Bundesverfassungsgericht di Karlsruhe untuk mencegah pemungutan suara yang direncanakan pada hari Selasa (25/03) terkait paket bernilai miliaran euro itu.

Anggota parlemen Joana Cotar mengajukan gugatan untuk kedua kalinya di Karlsruhe, meminta agar pemungutan suara ditunda. Mahkamah Konstitusi mengonfirmasi bahwa pihak mereka telah menerima berkas gugatan tersebut pada hari Minggu (16/03).

Tiga anggota Bundestag dari Partai Liberal Demokrat FDP yang berfokus di dunia bisnis juga mengatakan bahwa mereka berniat untuk mengajukan permohonan mendesak ke Mahkamah Konstitusi, dengan alasan waktu yang ada di antara pengajuan paket dan pemungutan suara terlalu singkat untuk membahas secara terbuka dampak paket tersebut terhadap masyarakat.

"Paket kebijakan ekonomi ini tidak dapat didiskusikan dan dipertimbangkan secara serius dengan rentang waktu yang ada," kata Florian Toncar (FDP) kepada kantor berita dpa.

Ia menambahkan bahwa pembahasan tentang paket tersebut di parlemen berisiko menjadi formalitas belaka.

Negosiasi alot pembentukan koalisi pemerintahan yang baru

Merz mengatakan bahwa negosiasi koalisi dengan Partai SPD telah berlangsung "sangat alot," dengan fokus pembahasan reformasi, yang menurut Merz, sangat dibutuhkan. Dalam konsultasi mengenai pembentukan kemungkinan koalisi CDU/CSU-SPD ini, kedua belah pihak juga berdiskusi tentang "potensi penghematan dalam anggaran federal."

"Kita harus berhemat," tegas Merz.

Ketika ditanya mengenai tenggat waktu pembentukan koalisi pemerintahan Jerman yang baru, Merz mengatakan bahwa pembentukan pemerintahan masih terlalu dini.

"Kita belum sampai pada akhir pembahasan. Kita belum mencapai titik penetapan tanggal (untuk pemerintahan baru)," katanya.

Friedrich Merz rencananya akan dilantik sebagai kanselir Jerman yang baru menjelang Paskah, atau pada pertengahan April, sekitar 50 hari setelah pemilihan umum pada Februari lalu.

Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris