Mendagri Pangkas Anggaran ATK hingga Seremonial Rp2,753 T

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa efisiensi anggaran sebesar 57,46% dilakukan sesuai Instruksi Presiden dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin (3/2/2025). Tito mengatakan mulanya pagu anggaran Kemendagri sebesar Rp4,792 triliun, dan dipangkas menjadi Rp 2,038 triliun.

"Untuk Kemendagri khusus Kemendagri efisiensinya adalah Rp2,753 triliun lebih. Dari total yang semula pagu anggaran Rp 4,792 triliun atau efisiensinya lebih kurang 57,46%, sehingga sisa pagu Kemendagri sebesar Rp2,038 triliun lebih atau 42,54%," kata Tito.

Tito mengatakan terdapat efisiensi di sejumlah item. Di antaranya, alat tulis kantor sebesar 90%, seremonial 56%, seminar 45%, kajian dan analisis 51,50%, diklat dan bimtek 29%, honor output kegiatan dan jasa profesi 40%, percetakan hasil souvenir 75,90%.

Kemudian, sewa gedung kendaraan peralatan diefisiensi menjadi 73,30%, lisensi aplikasi 27,60%, jasa konsultan diefisiensi sebesar 45,70%, bantuan pemerintah 16,7%, pemeliharaan dan perawatan 10,2%, perjalanan dinas 53,90%, peralatan mesin 28%, infrastruktur 34,3% dan belanja lainnya 59,10%.

"Nilai-nilai yang diperintahkan kepada Kemendagri dan semua K/L untuk melakukan efisiensi untuk masuk supaya bisa masuk di pagu Rp2,038 dari triliun tersebut ini dibuatkan exercise dengan pedoman efisiensinya di 16 item," ujarnya. 

Tito mengatakan efisiensi tersebut juga dilakukan di sejumlah unit kerja Kemendagri. Salah satunya, ialah Dukcapil semula Rp2,2 triliun menjadi Rp328 miliar.

"Kesekjenan yang tadinya R 453 miliar menjadi Rp279 miliar. Kemudian DKPP yang semula Rp 89 miliar menjadi Rp 30 miliar. IPDN yang semula Rp618 miliar menjadi Rp493 miliar. Inspektorat Jenderal dari Rp 84 miliar menjadi Rp 63 miliar. Dirjen Polpum dari Rp234 miliar menjadi Rp209 miliar dan ini sebagian besar terutama untuk bantuan partai politik," jelasnya.

"Dukcapil yang semula Rp2,2 triliun terutama tadi untuk penguatan infrastruktur IT, untuk mendukung SPBE sistem pemerintahan berbasis elektronik menjadi Rp 328 miliar," sambungnya.

Lebih lanjut, Tito mengatakan terdapat pula efisiensi di Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Tito mengatakan efisiensi itu sebesar 56,45%.

"Yang untuk BNPP dari Rp267 miliar yang semulanya, kemudian diefisiensi menjadi Rp150 miliar, efisiensinya sebesar 56,45%. inilah yang dimanfaatkan oleh BNPP karena dipatok Rp 160 miliar," ungkapnya.

 

Baca selengkapnya di: detiknews

Mendagri Pangkas Anggaran ATK hingga Seremonial Totalnya Rp2,753 Triliun