Mampukah Jerman Penuhi Target Belanja Militer NATO?

Bahkan sebelum Konferensi Tingkat Tinggi NATO di Den Haag dimulai, sudah jelas betapa target ambisius menggandakan belanja militer bagi seluruh negara anggota akan menuntut pengorbanan besar dari Jerman.

Kanselir Friedrich Merz (CDU) telah berjanji akan mengucurkan dana yang diperlukan untuk memodernisasi angkatan bersenjata Jerman, Bundeswehr sebagai kekuatan militer konvensional terkuat di Eropa.

Namun, target baru NATO malah lebih ambisius. Setiap negara anggota nantinya diwajibkan mengalokasikan 5% dari produk domestik bruto (PDB) untuk anggaran pertahanan.

NATO awalnya menetapkan pedoman pengeluaran 2% dari PDB untuk pertahanan pada tahun 2006 sebagai target informal. Target ini kemudian dikukuhkan secara resmi dalam KTT NATO di Wales pada 2014, di mana para anggota sepakat untuk "berusaha mencapai pedoman 2% dalam waktu satu dekade”

Namun, Jerman sendiri baru memenuhi target 2% pada tahun 2024, bersama 22 negara anggota lain, seperti yang diumumkan Sekretaris Jendral NATO Jens Stoltenberg jelang KTT di Washington, AS.

Trump: Eropa harus membayar

Usulan penambahan drastis target belanja pertahanan pertama kali dilontarkan oleh Presiden AS, Donald Trump. Dia menuntut agar negara-negara Eropa meningkatkan kontribusi mereka. Trump bahkan mengancam akan mencabut dukungan jika Eropa tetap enggan meningkatkan anggaran pertahanan. Pada 2024, dua pertiga pengeluaran pertahanan NATO masih ditanggung oleh AS.

Di Eropa, tuntutan ini menuai skeptisisme, karena peningkatan anggaran pertahanan berarti penguranan dana sosial. Namun, beberapa hari sebelum KTT 2025 di Belanda, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menyatakan bahwa tahun ini seluruh anggota NATO akan memenuhi target 2%.

Pencapaian itu krusial lantaran dalam KTT di Den Haag, NATO akan menetapkan target belanja militer yang baru sebesar 5%. Dari anggaran tersebut, Sekjen Mark Rutte mengusulkan agar 3,5% berupa pengeluaran militer murni, sementara 1,5% untuk membangun infrastruktur pendukung pertahanan, seperti jalur kereta, jembatan, dan pelabuhan. Target ini diharapkan tercapai pada tahun 2035.

Hampir separuh APBN untuk pertahanan?

Bagi Jerman, yang memiliki perekonomian kuat, 5% dari PDB berarti dana sekitar 225 Euro miliar per tahun. Sebagai perbandingan, anggaran federal Jerman tahun lalu mencapai 476 miliar Euro.

Pemerintah setiap tahunnya mengalokasikan sejumlah persentase tertentu dari PDB tahunan untuk membiayai pengeluaran negara. Persentase ini, yang juga dikenal sebagai rasio belanja negara, biasanya bervariasi antara 10 hingga 50% dari PDB. Pada tahun 2024, total belanja pemerintah federal mencapai sekitar 465,7 miliar euro, atau sekitar 10,8% dari PDB Jerman, yang tahun lalu diperkirakan sebesar 4,31 triliun euro.

Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

 

Kanselir Friedrich Merz menekankan, peningkatan kemampuan militer lebih penting daripada sekadar angka. Namun, tak semua kalangan sepakat. Partai kiri-tengah SPD, misalnya, menyebut penetapan target berdasarkan PDB sebagai hal yang "irasional” dan "tak berdasar secara keamanan”. Kritik serupa juga datang dari sebagian partai oposisi.

Namun, seiring meningkatnya ancaman dari Rusia, Jerman kian didesak untuk meningkatkan investasi militer. "Kebijakan ini bukan soal menyenangkan Donald Trump, atau memenuhi pesanan industri senjata, melainkan demi kepentingan nasional Jerman agar tetap memiliki kemampuan bertahan,” kata Aylin Matlé, pakar keamanan dari DGAP, kepada DW. Meski begitu, 5% dari PDB tetap dianggapnya sebagai "angka yang luar biasa besar”.

„Akan jadi tantangan berat"

Selain soal anggaran, KTT NATO juga akan membahas penguatan kehadiran militer di perbatasan terluar. Penambahan pasukan terutama dibutuhkan di Eropa, baik sebagai gertakan terhadap Rusia, maupun sebagai antisipasi terhadap rencana Trump mengurangi pasukan AS di seberang Atlantik.

Bagi Bundeswehr, ambisi ini menuntut perekrutan antara 50.000 hingga 60.000 tentara baru, jelas Menteri Pertahanan Boris Pistorius (SPD) di Brussel awal Juni silam. Sebelumnya, KTT menteri pertahanan NATO telah menyepakati target kemampuan baru, meski detailnya masih dirahasiakan.

Namun begitu, Pistorius mengisyaratkan rencana pembentukan 5 hingga 7 brigade baru yang masing-masing diperkuat oleh sekitar 5.000 personel, lengkap dengan tank, artileri dan logistik. "Ini akan menjadi tantangan berat,” ujarnya.

Keraguan soal wajib militer

Perkaranya, di tengah kelangkaan tenaga kerja di Jerman, belum jelas bagaimana Bundeswehr akan mampu merekrut puluhan ribu tentara baru. Jumlah personel militer Jerman saat ini berkisar 182.000 orang. Angka tersebut belum banyak bertambah kendati kampanye perekrutan yang terus digencarkan.

„Angka pendaftaran dan pelamar saat ini cukup menggembirakan,” ujar juru bicara Kementerian Pertahanan pada awal Juni. Namun, selama beberapa tahun terakhir, jumlah personel aktif justru terus menurun.

Opsi lain yang turut diperdebatkan adalah menghidupkan kembali wajib militer yang dicabut sejak 2011. Desakan ini ditolak koalisi pemerintahan di Berlin, yang sebaliknya mengunggulkan program dinas militer sukarela, sebagaimana negara-negara Skandinavia.

Bahkan dalam perjanjian koalisi sekalipun tidak dicantumkan sama sekali Istilah "wajib militer”.

Ekspansi minim fasilitas

Tapi di tengah tuntutan baru NATO, suara-suara dari partai konservatif CDU/CSU mulai mendorong agar persiapan wajib militer dipercepat. Namun, Kanselir Merz masih berhati-hati, "kita harus lihat dulu apakah program sukarela ini cukup. Kalau tidak, kita baru akan bahas langkah tambahan.”

Menhan Pistorius sepakat, "saat ini, wajib militer tidak akan banyak membantu karena kita belum punya cukup fasilitas pelatihan maupun barak. Kita harus membangun kapasitas ini dulu. Sementara ini, program sukarela tetap jadi pilihan utama.”

Apakah dinas militer sukarela akan cukup untuk menopang daya gempur Bundeswehr di masa depan? Menurut Aylin Matlé, skema ini bisa jadi tidak akan bertahan lama, apalagi jika AS serius mengurangi kehadiran militernya di Eropa.

Trump telah mengisyaratkan rencana tersebut. Detailnya kemungkinan baru akan jelas setelah KTT NATO di Den Haag. Jika terjadi, Eropa, terutama Jerman, akan dihadapkan pada dilema baru soal bagaimana menutup kekosongan yang ditinggalkan AS. Bagaimanapun juga, kata Matlé, "tidak realistis untuk berharap bahwa Jerman bisa menambah pasukan sebanyak itu dalam waktu singkat.”

Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman

Diadaptasi oleh Rizki Nugraha

Editor: Agus Setiawan