Perdebatan Sengit Netralitas LSM di Tengah Protes Anti-CDU

Dalam beberapa minggu menjelang pemilu Jerman,ratusan ribu demonstran turun ke jalan untuk memprotes Uni Kristen Demokrat (CDU) yang berhaluan konservatif. Protes ini terjadi setelah CDU mendukung kebijakan imigrasi yang lebih ketat bersama partai ultra kanan, Alternatif untuk Jerman (AfD).

Para demonstran menuduh CDU telah meruntuhkan "tembok pemisah" antara partai-partai tradisional dan kelompok sayap kanan, yang selama ini dijaga di Jerman.

Protes ini diorganisir oleh berbagai LSM, termasuk "Omas gegen Rechts" (Nenek-nenek Melawan Sayap Kanan), kelompok lingkungan NABU, dan "München ist bunt" (München Beragam).

Banyak dari organisasi ini dibiayai oleh donasi, iuran anggota, serta subsidi dari negara. Organisasi amal juga berhak atas keringanan pajak.

Namun, secara hukum, keterlibatan mereka dalam protes ini menjadi dilema karena mereka diizinkan untuk menangani isu-isu sosial, tetapi tidak diperbolehkan berpihak dalam politik kepartaian.

Konservatif pertanyakan dukungan negara

CDU dan mitranya, CSU, menuding beberapa LSM telah melanggar aturan ini. Oleh karena itu, pakar keuangan CDU/CSU, Mathias Middelberg, menyatakan dalam sebuah wawancara pada pertengahan Februari bahwa ia akan meninjau dengan "sangat kritis" program-program pendanaan federal yang mengalir ke LSM tertentu. Ia juga mempertimbangkan untuk memotong pendanaan tersebut sepenuhnya.

Blok konservatif ini kemudian mengajukan permintaan informasi resmi kepada pemerintah federal mengenai protes terhadap CDU yang sebagian diorganisir atau didukung oleh organisasi amal atau yang didanai negara. Dokumen setebal 32 halaman ini berisi 551 pertanyaan terkait 17 LSM.

Netralitas politik: Masalah interpretasi

Dalam permintaan informasi yang diajukan kepada pemerintah ini, fraksi CDU/CSU mengutip artikel dari surat kabar konservatif "Die Welt", di mana sejumlah pakar hukum tata negara mengkritik keras demonstrasi tersebut.

Profesor Volker Boehme-Nessler dari Universitas Oldenburg berpendapat bahwa organisasi yang membantu koordinasi demonstrasi tersebut tidak bertindak atas dasar amal. "Demonstrasi ini bersifat politis dan secara khusus menargetkan CDU," katanya.

Senada dengan itu, Dietrich Murswieck, mantan dosen hukum di Universitas Freiburg, menilai bahwa jika kelompok konservasi lingkungan memprotes keputusan parlemen terkait "tembok pemisah," maka itu tidak ada hubungannya dengan tujuan amal mereka dalam melindungi lingkungan.

Namun, Maximilian Schiffers, ilmuwan politik dari Universitas Duisburg-Essen, memiliki pandangan berbeda. Menurutnya, netralitas politik bukan berarti organisasi harus netral dalam isu-isu politik, melainkan mereka tidak boleh berkampanye untuk partai tertentu.

Hak asasi manusia dan konservasi: Isu netral secara politik?

Schiffers berpendapat bahwa bahkan konstitusi Jerman pun tidak netral, terutama dalam hal hak asasi manusia, kebebasan sipil, perlindungan lingkungan dan iklim, serta partisipasi dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, organisasi masyarakat sipil juga tidak harus bersikap netral.

Masyarakat untuk Hak-Hak Sipil GFF, yang didanai oleh donasi dan iuran anggota, juga mengkritik keputusan CDU dan AfD yang bersatu dalam pemungutan suara di parlemen. "Mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan secara objektif menelaah posisi suatu partai yang bermasalah dalam perspektif hukum tata negara adalah tindakan yang sah," kata GFF dalam pernyataan pers.

Mereka menegaskan bahwa tindakan seperti ini justru diperlukan untuk memungkinkan diskursus demokratis terbuka sebagaimana tercermin dalam Konstitusi Jerman Grundgesetz.

Ada upaya intimidasi?

Organisasi Reporters Tanpa Batas Negara RSF, yang memperjuangkan kebebasan pers di seluruh dunia, bahkan lebih keras dalam mengkritik langkah CDU/CSU. Direktur cabang Jerman, Anja Osterhaus, menuduh blok konservatif berusaha mengintimidasi suara-suara kritis dalam masyarakat sipil.

Ia mengakui bahwa permintaan informasi kepada pemerintah merupakan mekanisme pengawasan yang sah, tetapi menganggap langkah CDU/CSU yang menuntut informasi tentang organisasi media yang dikenal karena jurnalisme investigatif sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan.

Permintaan informasi CDU/CSU ini mencakup pertanyaan tentang kelompok kritis media Jerman, Correctiv dan Netzwerk Recherche.

Pada awal 2024, Correctiv, yang juga menerima dana dari negara, melaporkan adanya pertemuan di Potsdam yang dihadiri oleh tokoh-tokoh sayap kanan dan konservatif. Pertemuan tersebut diduga membahas rencana deportasi massal bagi imigran di Jerman. Bocoran informasi ini memicu demonstrasi besar-besaran di seluruh negeri melawan ekstremisme sayap kanan dan AfD.

Pemimpin SPD: "Pelanggaran etika politik"

Perdebatan mengenai pendanaan negara bagi organisasi amal juga berdampak buruk pada hubungan antara CDU/CSU dan mitra potensial mereka dalam pemerintahan koalisi, Partai Sosial Demokrat (SPD). Pada Jumat (23/02), SPD dan CDU/CSU mengadakan pembicaraan awal pertama setelah pemilu untuk menjajaki kemungkinan berkoalisi.

Lars Klingbeil, pemimpin SPD, menuduh CDU dan CSU melakukan "pelanggaran etika politik."

"Blok CDU/CSU sebaiknya segera introspeksi apakah mereka akan tetap mempertahankan sikap ini," katanya.

Namun, pemimpin fraksi CDU/CSU, Thorsten Frei, tampaknya tidak akan mengubah pendiriannya.

Dalam wawancara dengan penyiar publik ARD, Frei menegaskan bahwa tidak ada upaya untuk mengintimidasi siapa pun, tetapi "sudah sewajarnya" memantau ke mana aliran dana publik diberikan.

Diadaptasi dari artikel DW bahasa Jerman.