Krisis Pemerintahan di Pakistan

Pemerintahan koalisi Pakistan belum lagi berusia tujuh pekan, dan Liga Muslim dari Nawaz Sharif menarik menterinya dari Kabinet.

"Menteri kami, hari ini bertemu dengan Perdana Menteri untuk menyampaikan pengunduran diri"

Masih belum dapat dipastikan, apakah penarikan menteri dari Liga Muslim, merupakan awal dari berakhirnya pemerintahan koalisi yang dipimpin Partai Rakyat Pakistan PPP. Saat ini, Liga Muslim akan memutuskan, untuk terus mendukung tugas dari pemerintahan minoritas diparlemen.

"Kami hendak terus memperkuat demokrasi. Di parlemen kami berusaha agar demokrasi tidak mengalami guncangan"

Liga Muslim yang dipimpin Nawaz Sharif, dan Partai Rakyat Pakistan PPP, sejak beberapa pekan terlibat pertikaian mengenai penempatan kembali sekitar 60 hakim, yang terkenal dengan sikapnya yang kritis terhadap Presiden Musharraf. Bulan November tahun lalu, Presiden Musharraf memecatnya, ketika ia menyatakan negara dalam kedaan darurat. Waktu itu, Mahkamah Tinggi mulai membahas masalah, apakah pemilihan kembali Musharraf untuk jabatan kedua yang mengundang kontroversial, merupakan sesuatu yang legal. Liga Muslim menginginkan para hakim ini. segera kembali diaktivkan, agar kasus Musharraf dapat kembali digelar. Nawaz Sharif mengatakan:

"Bila kita menerima keputusan Musharraf yang memalukan tanggal 3 November lalu, maka ditahun mendatang, Pakistan tidak akan mengalami lagi demokrasi"

Tapi Partai Rakyat Pakistan mengulur waktu dalam pertarungan kekuasaan secara langsung dengan Musharraf. Dan menginginkan dikaitkannya pembaruan dibidang kehakiman secara menyeluruh dengan penempatan kembali para hakim tersebut. Terutama mereka hendak memangkas kekuasaan hakim agung Iftiquar Chaudry, yang tidak menyenangkannya. Menjelang diberhentikan, ia tidak hanya akan melakukan pengusutan terhadap Musharraf, melainkan juga terhadap clan Bhutto. Duda Benazir Bhutto, Asif Ali Zardari , orang kuat dikalangan Partai Rakyat Pakistan PPP, diduga terlibat kasus korupsi. Tapi ia memetik keuntungan dari paket amnesti, dimana isterinya yang kemudian tewas terbunuh Benazir Bhutto, mengadakan perundingan dengan Musharraf bagi kepulangannya dari pengasingan. Kasusnya akan dapat diusut kembali, bila hakim itu kembali diaktivkan. Dengan melihat kenyataan itu, pengamat politik di Pakistan, Talat Masud mengatakan:

"Selama politisi Pakistan tidak menjelaskan dengan tuntas, bahwa kepentingan rakyat lebih penting dari kepentingan pribadinya, maka selama itu Pakistan akan terus tersandung dari satu krisis ke krisis berikutnya.(ar)