Konflik Dagang dan Perang Dominasi KTT G7 di Kanada

Ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump terakhir kali hadir, KTT G7 di Kanada menghasilkan sebuah foto yang terus dikenang. Saat itu, dia duduk dengan tangan terlipat dan ekspresi menantang, sementara Kanselir Jerman saat itu, Angela Merkel, menatapnya tajam dari seberang meja.

Kini, ketika KTT G7 kembali digelar di Pegunungan Rocky, Kanada, mulai Senin (16/6), para pemimpin negara-negara terkaya di Bumi itu memiliki satu misi bersama, yakni menghindari percikan konflik di tengah ketegangan global yang mudah tersulut.

KTT G7 tahun 2018 berakhir dengan kekacauan diplomatik. Dalam perjalanan pulang menggunakan Air Force One, Trump menyerang tuan rumah Kanada melalui media sosial. Dia memerintahkan delegasi AS untuk tidak menyetujui pernyataan bersama yang telah diteken oleh Jepang, Prancis, Inggris, Italia, Jerman, dan tentu saja Kanada.

"Saya telah menginstruksikan perwakilan AS untuk tidak menyetujui Komunike tersebut karena kita tengah mempertimbangkan tarif untuk mobil asing yang membanjiri pasar AS!" tulis Trump di Twitter, seperti dikenal saat itu.

Kanselir Jerman saat ini, Friedrich Merz, sebaliknya menegaskan, tarif bukan satu-satunya agenda pembicaraan, melainkan juga konflik di Timur Tengah dan Invasi Rusia terhadap Ukraina.

Konflik tarif sebagai agenda utama

Kini, Trump datang ke G7 setelah menaikkan tarif impor yang berpotensi memperlambat ekonomi global. Tak ada kemajuan berarti dalam perang di Ukraina maupun Gaza, ditambah lagi konflik baru yang semakin panas antara Israel dan Iran terkait program nuklir Teheran.

Deretan masalah global kian panjang, mulai dari perubahan iklim, imigrasi, perdagangan narkoba, teknologi baru seperti kecerdasan buatan, hingga dominasi manufaktur Cina serta kendalinya atas rantai pasok global utama.

Ketika ditanya apakah ia akan mengumumkan kesepakatan dagang baru sebelum keberangkatan dari Gedung Putih pada Minggu (15/6), Trump menjawab, "Kami sudah punya kesepakatan. Kami hanya perlu mengirim surat: ‘Ini yang harus Anda bayar.' Tapi saya rasa akan ada beberapa kesepakatan dagang baru.”

Yang dipertaruhkan kini bukan hanya hasil dari KTT ini, melainkan juga kelangsungan G7, terlebih dengan sinyal ambigu dari AS mengenai apakah Presiden Trump akan hadir di KTT G20 November mendatang di Afrika Selatan.

Penolakan Trump pada KTT 2018 lalu bukan hanya soal tarif. Dia juga menolak pendekatan aliansi yang menekankan tatanan internasional berbasis aturan bersama.

"Perselisihan besar di Quebec kala itu adalah soal referensi terhadap tatanan internasional berbasis aturan. Dari sinilah foto terkenal itu berasal," ujar Peter Boehm, penasihat Kanada dalam KTT G7 2018 dan veteran enam KTT G7. "Itu membuat banyak pihak sadar bahwa G7 bukan lagi pertemuan yang bisa dianggap seperti biasanya."

Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Tanpa pernyataan bersama

Pemerintah Jerman, Inggris, Jepang, dan Italia berharap pendekatan yang lebih bersahabat dengan Trump dapat mencegah potensi ledakan verbal dari sang presiden.

"Saya punya hubungan baik dengan Presiden Trump, dan itu penting,” kata Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Sabtu (14/6), saat dia dalam perjalanan ke Kanada.

Namun tahun ini, G7 tidak merencanakan pernyataan bersama, yag dipahami sebagai sinyal jelas bahwa pemerintahan Trump tidak siap membentuk konsensus jika bertentangan dengan agendanya: tarif baru, peningkatan produksi bahan bakar fosil, dan desakan agar Eropa mengurangi kebergantungan militer kepada AS.

"Pemerintahan Trump hampir pasti percaya bahwa tidak ada kesepakatan lebih baik daripada kesepakatan yang buruk,” ujar Caitlin Welsh dari Center for Strategic and International Studies, yang pernah menjadi bagian dari delegasi G7 bentukan Trump pada periode pertama.

Gedung Putih sejauh ini enggan mengumumkan tujuan spesifik dalam G7 kali ini.

Padahal, G7 sendiri berakar dari pertemuan para menteri keuangan pada 1973 untuk merespons krisis minyak, lalu berkembang menjadi forum tahunan bagi para pemimpin dunia untuk menyelesaikan persoalan-persoalan global.

Lobi politik di tengah hujan tarif

G7 sempat menjadi G8 ketika Rusia bergabung, namun Rusia dikeluarkan pada 2014 setelah menginvasi Krimea, yang menjelma menjadi invasi besar-besaran ke Ukraina pada 2022.

Di Kanada, Trump dijadwalkan melakukan setidaknya tiga pertemuan bilateral. Dia akan bertemu Perdana Menteri Kanada Mark Carney pada Senin pagi, disusul pertemuan dengan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, menurut pejabat administrasi AS.

Trump memberlakukan tarif 25% untuk baja, aluminium, dan mobil, yang berdampak besar terhadap Jepang. Dia juga mengenakan pajak 10% atas sebagian besar impor, yang bisa meningkat setelah periode negosiasi 90 hari berakhir pada 9 Juli.

Inggris mencapai kerangka perdagangan dengan AS yang mencakup kuota untuk menghindari tarif tertentu, meskipun tarif dasar 10% tetap berlaku. Pemerintah Trump mengandalkan pendapatan dari tarif untuk menutupi pemotongan pajak penghasilan.

Kanada dan Meksiko menghadapi tarif hingga 25%, yang menurut Trump diberlakukan demi menanggulangi penyelundupan fentanil. Meskipun demiian, beberapa produk tetap dilindungi di bawah perjanjian dagang USMCA 2020.

Pemerintahan Trump bersikeras bahwa kenaikan tarif akan menghasilkan kesepakatan dagang yang meminggirkan Cina. Namun kebijakan tersebut juga banyak membuat geram negara sahabat. PM Carney, misalnya, telah secara terbuka menyatakan bahwa Kanada tak bisa lagi mengandalkan AS sebagai sahabat jangka panjang.

Kini Trump menghadapi tantangan pelik untuk mempertahankan tarifnya, sambil berusaha meyakinkan negara lain untuk berpihak ke AS dibanding Cina.

"Trump akan mencoba mengoordinasikan kelompok ini untuk melawan tekanan ekonomi Cina," tulis Josh Lipsky, kepala ekonomi internasional di Atlantic Council. "Namun para pemimpin lain mungkin justru balik bertanya kepada Trump: koordinasi semacam itu—yang menjadi inti keberhasilan G7—akan jauh lebih mudah dilakukan jika dia tidak memberlakukan tarif terhadap sekutunya."

Editor: Hendra Pasuhuk