Koalisi Likud dan Buruh Tak Sepenuhnya Disambut Gembira

Rakyat Israel lah yang paling diuntungkan - suatu pemerintahan kesatuan membawa stabilitas dan ini adalah yang terbaik bagi Israel. Dengan kata-kata ini Benyamin Netanyahu, perdana menteri terpilih Israel, menyambut kesediaan Partai Buruh untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan.

Sebelumnya, delegasi Sidang Istimewa Partai Buruh sengit memperdebatkan hal ini. Akhirnya, Selasa (24/03) malam, 58 persen delegasi menuruti desakan Ketua Partai Ehud Barak dan setuju berkoalisi dengan Partai Likud yang berhaluan kanan. Keputusan ini tak mengancam persatuan Partai Buruh, begitu juga dengan fraksi Partai Buruh beranggota 13 orang di Knesset, parlemen Israel. Demikian kata anggota parlemen Shelly Yacimovitch. Ia termasuk kubu yang menolak koalisi pemerintahan dengan Likud.

Setelah pemilihan parlemen Israel Knesset tanggal 10 Februari lalu, ketua Partai Buruh Ehud Barak mengumumkan, partainya akan melakukan regenerasi politik dalam oposisi. Tapi setelahnya, Barak diam-diam menjalin hubungan dengan Ketua Partai Likud Netanyahu. Tujuannya, menurut laporan sejumlah harian Israel yang diturunkan Rabu (25/03) pagi, agar Netanyahu dalam perundingan rahasia dapat mengajukan tawaran menarik pada Partai Buruh, baik dari segi personil maupun politis. Alhasil, Partai Buruh mendapat lima kementerian dalam pemerintahan baru dan Ehud Barak tetap menjabat Menteri Pertahanan. Usai pemungutan suara, Benyamin Ben Eliezer, orang kepercayaan Barak harus menghadapi kemarahan anggota parlemen yang kalah.

"Partai Buruh sudah memutuskan. Dari sudut pandang saya, hasil ini 100 persen keputusan Partai Buruh. Kita akan belajar untuk hidup berdampingan, walau dengan hasil seperti ini dan saya berjanji pada Anda, kami siap melakukan apapun agar besok pagi kita dapat melangkah bersama." Ungkap seorang anggota parlemen dari Partai Buruh.

Netanyahu pun harus menghadapi kemarahan anggota partainya, demikian dilaporkan surat kabar Israel. Harian 'Ha'aretz' mengutip seorang petinggi partai Likud yang mengatakan, kesepakatan koalisi Netanyahu dengan Partai Buruh sudah mendekati korupsi politik. Ketua Partai Kadima, menteri luar negeri saat ini Tzipi Livni, menyebut bergabungnya Partai Buruh dengan pemerintahan Nentanyahu yang berhaluan nasionalis kanan sebagai ungkapan kebangkrutan ideologi Partai Buruh. Ehud Barak berupaya menjawab tuduhan itu dalam Sidang Partai Istimewa dengan mengatakan, ia tak berhaluan kanan dan tak takut pada Nentanyahu. Justru sebaliknya, Partai Buruh akan menjadi kekuatan penyeimbang.

Rabu (25/03), Netanyahu melanjutkan perundingan dengan kubu nasionalis kanan dan sebuah partai relijius untuk makin memperluas mayoritas pemerintahannya. Senin (30/03) mendatang, parlemen Israel Knesset menjadwalkan pemilihan penentuan Netanyahu sebagai perdana menteri baru Israel. (zer)