Koalisi Besar di Israel Terancam Gagal

Rencana Ketua Umum Partai Likud, Bejamin Netanyahu membentuk pemerintahan koalisi besar mengalami hambatan: Setelah Menteri Luar Negeri Tzipi Livni dari Partai Kadima seusai pembicaraan empat mata dengan Netanyahu mengungkapkan perbedaan pandangan yang teramat besar, kini pemimpin Partai Buruh sekaligus Menteri Pertahanan Ehud Barak ikut menolak pinangan koalisi Partai Likud.

Menurut Barak, setelah mengalami kekalahan telak pada pemilu lalu, partainya tidak bersedia menjadi rekanan koalisi kelompok nasionalis kanan pimpinan Netanyahu.

Mengenai tawaran pimpinan partai Likud itu agar kedua partai tetap melanjutkan perundingan koalisi, Barak menampik: "Seperti yang sudah saya katakan di awal, para pemilih ingin melihat Partai Buruh di barisan oposisi dan kami menghormati keinginan tersebut," ujarnya.

Dengan Tzipi Livni, Netanyahu gagal mencapai kata sepakat soal solusi dua negara dalam kasus Palestina. Menlu Israel tersebut bersikeras mempertahankan posisinya, baginya pembentukan sebuah negara Palestina memiliki prioritas tertinggi.

Livni sendiri menyuarakan kekecewaannya atas hasil pertemuan dengan Netanyahu. "Kami gagal mencapai kata sepakat. Terdapat perbedaan pandangan yang besar antara kami, " tandas Livni.

Menurut laporan sejumlah media Israel, Benjamin Netanyahu telah berjanji pada rekan koalisinya dari kelompok nasionalis kanan yang sangat relijius, bahwa pemerintahannya tidak akan memberikan pengakuan apapun terhadap warga Palestina di setiap isu penting, seperti status Yerusalem, pemukiman yahudi, garis perbatasan dan bahkan pembentukan sebuah negara Palestina.

"Saya kira, situasi darurat seperti ini menuntut sikap yang berbeda. Situasi ini membutuhkan penyesuaian dalam politik. Ia menuntut semua pertimbangan terkait urusan personal dan politik agar dikesampingkan, yang mungkin di watku lain cukup legitim, tapi tidak untuk saat ini," tandas Netanyahu di hadapan anggota parlemen dari partai Likud.

Belum usai kegaduhan soal pembentukan pemerintahan baru, Israel kembali mengalami keputusan kontroversial dari Perdana Menteri Ehud Olmert. Olmert senin kemarin memecat Kepala Juru Runding Israel Amos Gilad lantaran kritik terbuka yang dilontarkannya terhadap pemerintah.

Gilad yang telah bertahun-tahun menjabat sebagai Kepala Juru Runding merupakan orang dekat Menteri Pertahanan Ehud Barak. Dengan Mesir sebagai penengah, Amos Gilad memimpin perundingan tidak langsung dengan Hamas soal gencatan senjata di Gaza dan pembebasan tentara Israel Gilad Shalit yang diculik tiga tahun lalu.

Keluarga dan teman dekat Shalit mengecam keputusan Ehud Olmert dengan nada pedas: ketika seorang tentara Israel menunggu ajalnya di penjara Gaza, pimpinan Israel sibuk memompa popularitasnya sendiri.(rzn)