Koalisi Baru di Wilayah Palestina?

Organisasi Palestina yang berseteru, Hamas dan Fatah untuk pertama kalinya sejak perpecahannya 20 bulan yang silam, mulai melakukan perundingan rekonsiliasi. Hingga akhir Maret ini, kedua pihak hendak membentuk pemerintahan kesatuan nasional. Hal ini disepakati Hamas dan Fatah dalam pertemuan rekonsiliasi di Kairo, Mesir.

Pada tiga tahun teralhir, kedua organisasi terbesar Palestina, yaitu Hamas dan Fatah terlibat pertikaian berdarah seputar perebutan kekuasaan. Pertengahan 2007 Hamas merebut kekuasaan di Jalur Gaza. Segala upaya pendekatan sejak saat itu gagal. Tampaknya pihak yang berseteru perlu waktu lebih lama dari yang diperkirakan untuk saling percaya. Pada perundingan rekonsiliasi di ibukota Mesir, Kairo, kedua pihak akhirnya mulai saling mendekati. Selasa pagi (26/02), wakil Hamas mengungkapkan kepada stasiun televisi Al-Jazira:

"Sejujurnya, suasana pertemuan hari-hari belakangan ini, positif dan meyakinkan. Ada harapan untuk menemukan mekanisme yang mengarah ke perdamaian sebenarnya."

Tidak ada pilihan lain bagi Hamas dan Fatah

Pada pembukaan perundingan di Kairo, Kepala Dinas Rahasia Mesir memperingatkan para peserta. Dia mengatakan dengan singkat dan jelas bahwa mereka tidak punya pilihan lain kecuali keberhasilan. Apalagi jika melihat bahwa yang dipersoalkan adalah pembangunan kembali Jalur Gaza. Hari Senin (02/03) depan, Konferensi Negara Donor akan digelar di Sharm El-Sheikh, Mesir untuk merembukkan bantuan keuangan yang diperlukan dan bagaimana dana itu diberikan.

Kamis malam (26/02) para mitra perundingan di Kairo menyatakan, semua kelompok yang bertikai diharapkan bersedia membentuk pemerintah kesatuan bagi Jalur Gaza dan Tepi Barat. Perundingan yang dilaksanakan di markas besar Dinas Rahasia Mesir itu dihadiri oleh wakil dari sepuluh organisasi Palestina. Seusai perundingan, Wakil Ketua Hamas, Abu Marzouk mengutarakan

„Bentuk pemerintahan, tugas dan programnya, mengenai semuanya ini akan dirundingkan dalam sebuah komisi yang akan membuka pintu dialog mengenai rekonsiliasi nasional. Karena itu kami belum dapat mengatakan, apakah pemerintahan terdiri dari pakar independen atau dari para wakil organisasi kami. Ini baru dapat diketahui bila komisi itu telah merampungkan tugasnya."

Kelompok kerja siapkan pemilu parlemen dan presiden

Hingga akhir Maret, lima kelompok kerja akan membahas masalah inti yang terpenting, misalnya mengenai reformasi organisasi Pembebasan Palestina PLO. Hamas dan organisasi keamanannya yang baru, tidak termasuk dalam organisasi itu. Juru runding Fatah, Ahmed Qurei mengutarakan:

„Keputusan-keputusan kelompok kerja tidak berarti sama dengan keputusan pemilu. Untuk saat ini, kelompok kerja akan menentukan, bagaimana sebaiknya bentuk konsensus antara semua fraksi dan kekuatan yang terlibat dalam dialog nasional ini. Misalnya, mengenai pemerintahan kesatuan nasional, program dan bentuknya."

Salah satu dari lima kelompok kerja itu akan merembukkan isu pemilihan umum. Kelompok itu akan mempersiapkan pemilu parlemen dan presiden serta menetapkan jadwal pemilu selambatnya hingga akhir Maret. (cs)