Keadaan Darurat Tidak Diberlakukan di Pakistan

Kamis kemarin, seusai rapat darurat, pemerintah mengumumkan untuk tetap melaksanakan rencana pemilihan parlemen akhir tahun ini. Kekhawatiran muncul bahwa Musharraf yang posisinya kini goyah, akan memperpanjang masa kekuasaannya melalui mandat khusus dengan menggunakan alasan keamanan. Menyusul rangkaian serangan kelompok islam radikal, Musharraf kini mendapat tekanan besar di dalam negeri.

Di Pakistan, hari Kamis kemarin penuh dengan gosip, kegelisahan dan spekulasi. Pada akhirnya pemerintah menyatakan tidak akan memberlakukan keadaan darurat. Setidaknya untuk sementara ini. Sepanjang malam dan seharian penuh, pemancar televisi Pakistan memberitakan seolah-olah pemberlakuan keadaan darurat hanya merupakan masalah waktu saja.

Pemancar televisi berita „GEO News“ kemarin melaporkan, semua persiapan untuk keadaan darurat sudah dirampungkan. Anggota parlemen sudah diminta untuk siap menghadiri sidang khusus dan tidak meninggalkan Islamabad. Dalam sebuah rapat darurat Presiden Musharraf hampir seharian penuh melakukan perembukan dengan orang-orangnya, politisi dan para pakar.

Pada akhir pembicaraan maraton itu semuanya menjadi jelas. Presiden Musharraf tidak merasa perlu untuk memberlakukan keadaan darurat. Demikian menurut Menteri Informasi Durrani. Dia melanjutkan bahwa presiden adalah seorang demokrat dan ingin agar pemilu parlemen dilangsungkan tepat pada waktunya akhir tahun ini.

Namun bersamaan dengan itu dikatakan bahwa ke depan, pemerintah tidak menepis kemungkinan untuk memberlakukan keadaan darurat. Deputi Menteri Informasi Tariq Azim:

„Di wilayah perbatasan ke Afghanistan telah terjadi gelombang serangan bunuh diri. Sejumlah serangan dilakukan pada personel aparat keamanan Pakistan. Oleh karena itu, pemberlakuan keadaan darurat mungkin saja akan diterapkan.Tapi saya menekankan, keadaan darurat kini tidak diberlakukan. Pada akhir-akhir ini kami memang mendiskusikan kemungkinan itu, jika situasi memburuk. Jika demikian maka keadaan darurat akan diterapkan.“

Para pengamat menduga bahwa di belakang kebijakan ini bukanlah keperdulian pada keamanan dalam negeri melainkan kepentingan politik kekuasaan. Yang menentukan bagi Musharraf dan pengikutnya tampaknya adalah adu otot dengan partai oposisi. Sejak berbulan-bulan ini, pihak oposisi dari kubu demokrat menentang secara masif wewenang presiden yang begitu banyaknya. Semua pihak menduga bahwa pemerintah Pakistan pada prinsipnya tidak mengesampingkan kemungkinan penetapan keadaan darurat. Bahwasanya pemerintah memerlukan satu hari untuk berdebat mengeluarkan keputusan itu, hanya merupakan demonstrasi kekuasaan dari presiden yang makin lemah, meskipun angkatan bersenjata Pakistan berdiri di belakangnya.

Secara mendadak Musharraf membatalkan keikutsertaannya dalam sidang perdamaian Afghanistan-Pakistan di Kabul dengan alasan banyak tugas yang harus diselesaikan di Islamabad. Hari Jumat ini, jam 2 pagi waktu setempat, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Condoleezza Rice mengadakan pembicaraan dengan Presiden Musharraf. Tidak diberitakan apa yang mereka bicarakan dan kesepakatan apa yang telah dicapai.