Merz: Tindakan Israel di Gaza 'Tak Lagi Bisa Dibenarkan'

Kanselir Jerman Friedrich Merz menyampaikan kritik terhadap operasi militer Israel di Gaza. Ia menyebut tingkat serangan yang terjadi belakangan ini "tak lagi bisa dibenarkan” atas dasar memerangi Hamas. 

Hal tersebut disampaikan dalam wawancara televisi Jerman WDR, Senin (26/05). Merz menyatakan, "menimbulkan penderitaan sebesar ini pada warga sipil, seperti yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, tak lagi bisa dibenarkan sebagai perang melawan terorisme Hamas." 

Ia juga menambahkan akan menghubungi langsung Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu untuk mengingatkan agar Israel "tidak bertindak berlebihan.” 

Menurutnya, meskipun karena ada "alasan historis,” Jerman akan tetap berhati-hati dalam menyampaikan kritik dibanding mitra Eropa lainnya. Menurut Merz, jika hukum humaniter internasional dilanggar, "maka Jerman dan kanselirnya juga harus angkat suara.”

Respons ini disampaikan hanya beberapa jam setelah serangan udara Israel menghantam sebuah sekolah di Gaza utara yang menampung warga sipil pengungsi pada hari Senin (26/05) pagi waktu setempat. Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan setidaknya 25 orang tewas, termasuk anak-anak. Petugas medis menyebut banyak korban terjebak di bawah reruntuhan akibat serangan itu.

Sementara, militer Israel mengklaim bahwa mereka menargetkan pusat komando Hamas dan kelompok jihad Islam yang berada di dalam kompleks sekolah tersebut. Mereka mengklaim telah mengambil berbagai langkah untuk meminimalkan risiko terhadap warga sipil. Namun, serangan ini menambah panjang daftar korban sipil dan kembali memicu reaksi internasional.

Kritik pada Israel juga disampaikan dari koalisi pemerintahan Jerman 

Menteri Keuangan Jerman, Lars Klingbeil, mendukung kritik Kanselir Merz terhadap pemerintah Israel. Ia mengatakan bahwa Berlin berniat meningkatkan tekanan politik terhadap Tel Aviv di tengah serangan intensif di Gaza.

"Hal ini juga sudah disepakati dalam koalisi, dan itu langkah yang benar,” ujarnya. Ia juga menyebut bahwa serangan militer Israel di Jalur Gaza melanggar standar hukum internasional.

"Sebagai Republik Federal Jerman, kami juga harus bersikap tegas kepada teman, mengingat tanggung jawab sejarah kami terhadap Israel, bahwa ada batas yang tak bisa lagi diterima,” tambah Klingbeil.

Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Tekanan juga datang dari parlemen Jerman. Politisi dari Partai Sosial Demokrat (SPD), Adis Ahmetovic, menyerukan penghentian pengiriman senjata ke Israel dan mendesak Netanyahu untuk kembali ke meja perundingan. Ralf Stegner dari SPD menambahkan bahwa "bencana kemanusiaan yang terjadi tak bisa terus diperpanjang dengan senjata buatan Jerman.”

Di sisi lain, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tetap bersikukuh bahwa operasi militer akan terus berlanjut hingga semua sandera dibebaskan. Dalam pidatonya, ia berjanji akan membawa pulang semua sandera yang hidup maupun yang sudah mati.

Hingga kini, Hamas masih diyakini menahan 58 sandera Israel, dan sepertiganya diperkirakan masih hidup.

PBB tolak skema bantuan kemanusiaan Israel-AS di Gaza

Tak hanya di lapangan, perdebatan juga terjadi di jalur distribusi bantuan. Rencana pembentukan Gaza Humanitarian Foundation yang didukung pemerintahan Presiden AS Donald Trump mendapat penolakan luas, termasuk dari PBB. 

Kepala yayasan, Jake Wood, mengundurkan diri sehari sebelum dimulainya operasi. Ia beralasan tidak dapat bekerja secara independen dan menuding rencana distribusi justru berisiko melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan.

PBB juga menolak rencana Israel untuk mendistribusikan bantuan lewat yayasan tersebut. Perserikatan dunia tersebut mengatakan  bahwa rencana itu akan memaksa warga sipil berjalan jauh melewati garis militer Israel untuk mendapatkan makanan.

Israel telah memblokir masuknya makanan, bahan bakar, obat-obatan, dan bantuan lainnya ke Gaza selama hampir tiga bulan, sebelum mengizinkan sebagian kecil bantuan masuk pekan lalu setelah diperingatankan soal risiko kelaparan.

Konflik antara Israel dan Hamas kembali memanas sejak gencatan senjata berakhir pada Maret lalu. Israel bersumpah akan menghancurkan Hamas dan membebaskan para sandera sebagai respons terhadap serangan 7 Oktober 2023. Namun, Hamas menuntut gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan Israel sebelum melepas para sandera.

 

Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Tezar Aditya

Editor: Rahka Susanto