Kanada akan Mengakui Palestina, Menyusul Inggris dan Prancis

Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengatakan akan mengakui negara Palestina di Sidang Umum PBB ke-80 pada September mendatang. Pernyataan ini diungkapkan pada Rabu (30/07). 

Pengumuman ini menandai perubahan kebijakan besar dari pemerintah Kanada. Menurut Carney, langkah ini diperlukan untuk menjaga harapan terhadap solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina.

Lebih lanjut, Carney mengatakan pengakuan dari Kanada nantinya bergantung pada otoritas Palestina untuk "menyelenggarakan pemilihan umum pada 2026 di mana Hamas tidak boleh terlibat sama sekali, dan negara Palestina harus didemiliterisasi."

Tak hanya Kanada, selama beberapa hari terakhir Prancis dan Inggris telah mengambil langkah serupa dalam mengakui negara Palestina. 

Hamas sendiri diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh Kanada, Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Uni Eropa.

Israel kecam Kanada yang mau mengakui negara Palestina

Merespons pengumuman tersebut, Israel mengecam langkah yang diambil Kanada dan menyebut keputusan tersebut merupakan bentuk hadiah terhadap kelompok militan Hamas.

“Perubahan posisi pemerintah Kanada saat ini adalah hadiah bagi Hamas dan merusak upaya mencapai gencatan senjata di Gaza serta kerangka kerja pembebasan sandera,” jelas Kementerian Luar Negeri Israel.

Kedutaan Israel di Ottawa juga mengkritik keras pengumuman Kanada sebagai bagian dari "kampanye tekanan internasional yang menyimpang."

“Mengakui negara Palestina tanpa adanya pemerintahan yang akuntabel, lembaga yang berfungsi, atau kepemimpinan yang baik justru melegitimasi kekejaman barbar Hamas pada 7 Oktober 2023,” demikian pernyataan kedutaan.

Inggris: Pengakuan negara Palestina bukan tentang Hamas

Sebelumnya, pada Selasa (29/07) Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga mengatakan akan mengakui negara Palestina pada September, kecuali Israel dapat mengambil langkah nyata untuk mengakhiri "kondisi yang memprihatinkan" di Gaza, dan memenuhi syarat-syarat lainnya.

Israel sendiri telah menolak ultimatum Starmer, menyebutnya sebagai “hadiah bagi Hamas”. Tak hanya itu, Presiden AS Donald Trump turut menekankan komentar tersebut. 

Menanggapi klaim Israel, Menteri Transportasi Inggris Heidi Alexander menyatakan, "Ini bukan hadiah untuk Hamas. Hamas adalah organisasi teroris keji yang telah melakukan kekejaman yang mengerikan."

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru! 

“Ini tentang rakyat Palestina,” katanya kepada radio LBC. “Tentang anak-anak yang kita lihat di Gaza yang sekarat karena kelaparan." 

“Kita harus meningkatkan tekanan pada pemerintah Israel untuk mencabut pembatasan dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza,” tambahnya.

Alexander juga berbicara di program Today BBC dan menolak tuduhan bahwa pemerintah mengubah posisinya karena alasan politik.

Ia menyatakan bahwa Partai Buruh memiliki “komitmen jangka panjang” untuk mengakui negara Palestina sebagai bagian dari solusi dua negara, serta menegaskan bahwa dukungan terhadap negara Palestina sudah masuk dalam manifesto pemilu Partai Buruh 2024.

Komitmen pada solusi dua negara dalam konferensi PBB

Pada Selasa (29/07), menteri luar negeri dari 15 negara mengeluarkan pernyataan bersama untuk menghidupkan kembali solusi dua negara antara Israel dan Palestina pada konferensi PBB di New York.

Konferensi yang diselenggarakan oleh Prancis dan Arab Saudi ini semula dijadwalkan awal tahun, tetapi tertunda akibat serangan Israel terhadap Iran.

“Di New York, bersama 14 negara lainnya, Prancis menyerukan secara kolektif: kami menyatakan keinginan untuk mengakui negara Palestina dan mengundang mereka yang belum melakukannya untuk bergabung,” tulis Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot di X.

Dalam pernyataan tersebut, 15 negara penandatangan menegaskan “komitmen teguh mereka terhadap visi solusi dua negara.”

Sembilan dari negara penandatangan belum mengakui negara Palestina, termasuk Australia, Kanada, dan Selandia Baru. Mereka menyatakan “kemauan atau pertimbangan positif dari negara mereka” untuk menuju pengakuan, yang akhirnya diikuti oleh pengumuman Kanada akan pengakuannya terhadap negara Palestina. 

Negara-negara penandatangan lainnya adalah Andorra, Finlandia, Islandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Norwegia, Portugal, San Marino, Slovenia, dan Spanyol.

Sebelumnya pada kamis (24/07), Presiden Prancis Emmanuel Macron juga telah mengumumkan rencana untuk secara resmi mengakui negara Palestina pada September mendatang, yang memicu penolakan keras dari Israel dan Amerika Serikat.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani

Editor: Prita Kusumaputri dan Hani Anggraini