Jerman Sudah Memilih! Lalu Apa Selanjutnya?

Pemilu telah selesaidan sekarang dimulailah tugas membentuk pemerintahan. Dengan situasi geopolitik yang tengah bergolak di Eropa, sudah sepantasnya partai-partai politik Jerman membentuk koalisi secepat mungkin. Sayangnya, sejarah menunjukkan bahwa proses ini bisa memakan waktu berminggu-minggu.

Berikut adalah langkah-langkah selanjutnya setelah pemilu.

Membentuk pemerintahan koalisi

Jika ada partai yang berhasil meraih lebih dari 50% suara, mereka akan memiliki cukup wakil untuk mengendalikan Bundestag (parlemen Jerman) dan memilih kanselir untuk membentuk pemerintahan. Namun, hal itu belum pernah terjadi sejak berdirinya Republik Federal pada 1949, dan masyarakat Jerman sudah terbiasa dengan pemerintahan koalisi.

Negosiasi koalisi antarpartai bisa memakan waktu berpekan-pekan, atau bahkan berbulan-bulan. Biasanya, masing-masing partai mengirimkan tim yang mengkhususkan diri dalam berbagai isu, misalnya ekonomi, imigrasi, dan lingkungan, untuk mengadakan pertemuan awal dengan perwakilan partai lain guna mencari titik temu. Proses ini disebut "Sondierungsgespräche", atau "pembicaraan penjajagan".

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru! 

Jika pembicaraan tersebut dinilai "menjanjikan", negosiasi koalisi yang sebenarnya dimulai. Di akhir proses tersebut, para pihak menyusun "kontrak koalisi," semacam pernyataan niat yang menetapkan arah kebijakan pemerintah dalam berbagai isu. Kontrak koalisi terakhir, yang disusun pada tahun 2021 untuk pemerintahan Kanselir Olaf Scholz yang akan segera berakhir, mencakup lebih dari 170 halaman.

Elemen lain dari pembicaraan koalisi adalah, memutuskan partai mana yang akan menduduki jabatan kabinet mana — dan bidang kebijakan apa yang akan dicakup oleh kementerian tersebut. Misalnya, dalam Kabinet Scholz, Robert Habeck dari Partai Hijau adalah Menteri Urusan Ekonomi dan Aksi Iklim, meskipun kanselir berikutnya dapat memutuskan, bahwa bagian "Aksi Iklim" dari kementrian ekonomi dapat dihapus.

Siapa yang akan menjadi kanselir?

Undang-Undang Dasar, konstitusi Jerman, menetapkan bahwa sidang pertama Bundestag yang baru harus berlangsung dalam waktu 30 hari setelah pemilihan. Kali ini, itu berarti paling lambat tanggal 25 Maret.

Secara tradisional, kandidat dari partai yang memperoleh suara terbanyak akan menjadi kanselir, dan kandidat utama dari mitra koalisi junior sering ditunjuk untuk menjadi menteri luar negeri. Kanselir menyerahkan nama-nama menteri dan portofolio mereka kepada presiden, yang menunjuk anggota pemerintahan.

Setiap warga negara Jerman yang berusia minimal 18 tahun dapat menjadi kanselir. Mereka tidak perlu memiliki kursi di Bundestag.

Kandidat kanselir harus memenangkan mayoritas suara absolut (50% +1). Jika kandidat gagal mencapai kuorum ini, anggota Bundestag dapat memilih kandidat lain dan mengajukannya untuk pemungutan suara lagi dalam waktu dua minggu. Sekali lagi, mayoritas absolut diperlukan.

Jika tidak ada kandidat yang memperoleh suara mayoritas absolut di putaran kedua pemungutan suara di parlemen, pemungutan suara final akan segera diadakan. Siapa pun yang memperoleh suara terbanyak di putaran tersebut akan terpilih.

Jika kanselir terpilih dengan mayoritas mutlak (lebih dari 50% suara), presiden harus menunjuknya dalam waktu tujuh hari.

Namun, jika Kanselir hanya mendapatkan mayoritas sederhana (hanya lebih banyak suara daripada calon lainnya, tetapi tidak mencapai lebih dari 50% suara) di putaran ketiga, Presiden memiliki dua pilihan:

1. Menunjuk Kanselir dalam tujuh hari.
2. Membubarkan Bundestag dan mengadakan pemilu baru dalam kurun waktu 60 hari.

Jadi, mayoritas sederhana di sini berarti calon hanya butuh lebih banyak suara daripada yang lain, tapi tidak harus lebih dari setengahnya.

Menentang pemilihan umum

Menurut undang-undang pemilihan umum Jerman, setiap pemilih Jerman dapat menentang keabsahan pemilihan umum. Ada ratusan gugatan terhadap hasil setelah setiap pemilihan umum.

Keberatan harus diajukan secara tertulis, kepada komisi peninjauan pemilihan umum di Bundestag di Berlin dalam tenggat waktu dua bulan sejak hari pemilihan umum.

Komisi Peninjauan Pemilihan Umum memproses semua pengajuan. Keputusan dibuat atas setiap gugatan individu, dan setiap penentang menerima tanggapan tertulis dari Bundestag.

Agar hasil pemilihan umum Bundestag dinyatakan tidak sah, keberatan harus memenuhi dua persyaratan: Pertama, harus ada kesalahan pemilihan umum yang melanggar Undang-Undang Pemilihan Umum Federal, Kode Pemilihan Umum Federal, atau Konstitusi Jerman. Kedua, kesalahan pemilihan umum yang dilaporkan harus berdampak pada distribusi kursi di Bundestag.

Komisi biasanya membutuhkan waktu sekitar satu tahun untuk memproses semua banding, dan kurang dari 4% kasus mencapai Mahkamah Konstitusi. Pemilihan umum Jerman tidak pernah dinyatakan tidak sah.

Dalam keadaan normal, pemilihan umum diadakan setiap empat tahun, dan kemudian kembali ke titik awal.

Biasanya butuh beberapa minggu, bahkan beberapa bulan, hingga pemerintahan baru mulai menjabat di Jerman. Pemerintah sebelumnya dan kanselirnya tetap menjabat sebagai pejabat sementara, hingga saat itu tiba.

Artikel diadaptasi dari DW bahasa Inggris