Israel: Jerman Pertajam Kritik, Tapi Tetap Suplai Senjata

Jerman perlahan mulai menajamkan nada bicara ke arah pemerintahan Benjamin Netanyahu, seiring ancaman bencana kemanusiaan di Jalur Gaza menyusul operasi militer Israel.

Dalam forum Eropa yang digelar WDR di Berlin, Senin (26/5) lalu, Kanselir Jerman Friedrich Merz menyampaikan, "Saya terus terang tak lagi paham apa tujuan Israel di Gaza saat ini."

Merz menegaskan bahwa Israel telah melampaui batas di Jalur Gaza, dan kemungkinan melanggar hukum internasional. Menurutnya, penderitaan warga sipil yang begitu besar "tak bisa lagi dijustifikasi sebagai perang melawan terorisme Hamas."

"Staatsräson” dan pergeseran sikap

Sejak meletusnya perang melawan Hamas, pemerintah Jerman selalu berpijak pada doktrin utama, yakni keleluasaan Israel untuk mempertahankan kelangsungan negeri Yahudi dari ancaman luar. Keberpihakan Jerman kepada Israel disebut sudah menjadi sebuah "Staatsräson" atau "kepentingan negara." Ia berasal dari tanggung jawab moral Jerman usai Holokaus, yang mengharuskan pembelaan mutlak atas hak hidup Israel.

Pernyataan awal Merz dan Menteri Luar Negeri Johann Wadephul juga sejalan dengan haluan tersebut. Namun kini, Merz mulai mengambil jarak. Dia mengimbau agar Israel mengizinkan bantuan kemanusiaan dan menjamin ketahanan pangan bagi warga Gaza.

Soal apakah kebijakan Jerman menyuplai senjata kepada Israel akan berubah, Merz mengatakan hal itu sedang dibahas internal pemerintah.

Marak tekanan dari Barat

Di Eropa, sikap lunak Jerman dalam isu Gaza kini semakin dijauhi. Presiden Prancis Emmanuel Macron misalnya menyebut situasi di Gaza sebagai "aib” dalam wawancara di TF1. "Tak ada air, tak ada obat, korban luka tak bisa dievakuasi. Ini tidak bisa diterima."

Bersama Inggris dan Kanada, Prancis, mengaku siap menjatuhkan sanksi terhadap Israel, jika diperlukan. 

Sejak Maret, Israel memblokir sebagian besar bantuan kemanusiaan untuk sekitar 2,2 juta warga Gaza, sebelum akhirnya melonggarkan sebagian. Masuknya bantuan dibarengi serangan besar-besaran dengan dampak kemanusiaan yang signifikan. Beberapa politisi sayap kanan Israel bahkan terang-terangan menyerukan pengusiran permanen warga Palestina dari Gaza.

Jerman tidak lagi bergeming

Di dalam negeri, pemerintah Jerman mulai ramai ditekan untuk bertindak mencegah bencana di Gaza. Sejumlah politisi anggota  koalisi pemerintah bahkan menyerukan penghentian ekspor senjata ke Israel. "Jerman tak boleh ikut bertanggung jawab atas kejahatan perang yang dilakukan pemerintah Israel," tulis anggota Bundestag dari Partai Sosialdemokrat (SPD), Isabel Cademartori, di platform X.

Dia juga mengingatkan bahwa Jerman bisa digugat di pengadilan internasional jika terus memasok senjata. Kekhawatiran serupa sering terdengar dalam percakapan informal di parlemen Berlin, meski tak pernah diungkap terbuka.

Tahun lalu, industri pertahanan Jerman mengekspor senjata senilai sekitar 161 juta euro ke Israel.

Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Pernyataan paling keras datang dari Felix Klein, Komisaris Pemerintah Jerman untuk Antisemitisme. "Membiarkan warga Palestina kelaparan dan sengaja memperburuk krisis kemanusiaan tidak ada hubungannya dengan melindungi eksistensi Israel. Dan itu jelas bukan bagian dari Staatsräson Jerman," kata dia kepada harian Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Di Uni Eropa, "Kelompok Madrid" yang dipimpin Spanyol dan beranggotakan sejumlah negara Eropa juga mulai membahas kemungkinan menunda atau bahkan membatalkan perjanjian ekonomi dengan Israel. Namun Jerman menolak keras opsi tersebut.

Anggota Parlemen Eropa dari CDU, Hildegard Bentele, kepada DW mengimbau solusi diplomatik bagi kebuntuan di Gaza. "Kita jangan memutus hubungan dengan Israel. Justru lewat hubungan itulah kita bisa menekan pemerintah Israel agar membuka kembali akses bantuan ke Gaza."

Tajam tanpa perubahan politik

Saat berkunjung ke Spanyol, Menlu Johann Wadephul dihadapkan pada desakan agar mengembargo militer Israel. Namun dia menolak dengan dalih, betapa "tidak ada yang bilang situasi sekarang bisa diterima. Tapi bukan berarti kita putuskan bantuan begitu saja," ujarnya setelah pertemuan dengan Menlu Spanyol José Manuel Albares.

Dukungan bagi sikap Jerman bahkan datang dari Partai Hijau yang notabene berideolgi pasifis. Kepada stasiun televisi RTL, Ketua Umum Partai Hijau Felix Banaszak menegaskan bahwa "Israel sejak berdiri terus menghadapi ancaman eksistensial dari negara-negara di sekitarnya. Mereka tak boleh dibiarkan tanpa pertahanan. Itu termasuk hak untuk membela diri, termasuk dari Iran."

Meski suara-suara di Berlin terdengar lebih keras terhadap pemerintah Benjamin Netanjahu, haluan dasar pemerintah Jerman belum bergeser. Kanselir Merz sendiri sempat mengundang Netanjahu ke Jerman sebelum menjabat, walau pada saat itu Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag telah menerbitkan surat penangkapan atas sang perdana menteri. Jika Netanjahu benar-benar datang, Jerman wajib menjalankan perintah penangkapan.

Namun, sejak menjabat resmi, Merz tidak mengulang undangan tersebut. Nada sudah berubah. Tapi hubungan antarnegara, setidaknya untuk saat ini, masih tetap dijaga.

Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman

Diadaptasi oleh: Rizki Nugraha

Editor; Yuniman Farid