Israel Gagal Bentuk Pemerintah Koalisi

Setelah lima minggu berupaya keras membentuk sebuah pemerintahan baru, Menteri Luar Negeri Israel Tzipi Livni terpaksa menyerah. Hari Minggu (26/10) ia bertemu dengan Presiden Shimon Peres menyampaikan gagalnya pembentukan pemerintah koalisi. Livni mengatakan, bahwa rakyat Israel yang harus memilih pimpinannya. Oleh karena itu, ia mengusulkan pemilihan parlemen baru. Saya bermaksud untuk menang, demikian Livni menandaskan. Para pengamat memperhitungkan kembalinya bekas Perdana Menteri Israel Benjamin Netanjahu sekaligus Ketua Partai Likud yang behaluan kanan itu sebagai calon kuat perdana menteri. Berdasarkan konstitusi pemilu baru dapat digelar 90 hari setelah presiden memberikan keputusannya.

Media Israel menilai ketidakberhasilan Livni membentuk pemerintahan baru sebagai kegagalan telak. Livni yang sebelumnya disebut-sebut sebagai 'perempuan bersih' di panggung politik terpilih sebagai Ketua Partai Kadima. September lalu ia menggantikan ketua partai Ehud Olmert yang dituduh terlibat kasus korupsi. Namun Olmert masih memegang jabatan tersebut selama pemerintah peralihan. Harian Israel 'Haaretz' menulis, menghadapi pemilihan baru di awal tahun mendatang perempuan berumur 50 tahun itu akan tampil sebagai orang yang kalah. Akibat citra buruknya Livni kini menempati posisi lemah. Keinginannya untuk maju sebagai perdana menteri tidak terwujud.

Menurut Livni, hambatan utama dalam perundingan pembentukan pemerintah koalisi dengan partai ultra ortodoks Shas, adalah tuntutan mereka untuk tidak menyinggung tema Yerusalem dalam perundingan perdamaian dengan Palestina. Livni, yang sejak Januari lalu memimpin perundingan Timur Tengah mengatakan ketidaksediaannya memenuhi permintaan tersebut. Mereka berencana untuk menghentikan perundingan itu dan saya tidak bersedia, tutur Livni. Ia juga mengatakan keberatan atas jumlah dana yang dituntut Partai Shas untuk tunjangan anak. Setelah Shas menunjukkan ketidaksediaanya untuk melanjutkan perundingan, Sabtu (25/10) partai lainnya pun, yang dianggap berpotensi untuk berkoalisi, satu per satu menarik diri.

Berdasarkan keterangan Radio Israel, Partai Shas mengharapkan Partai Likud di bawah Netanjahu lebih terbuka daripada Partai Kadima di bawah Livni. Ketua Partai Shas Eli Jishai mengatakan telah memperbarui 'persahabatan bersejarah' dengan Netanjahu. Persahabatn tersebut sempat terputus selama lima tahun saat Netanjahu menjabat sebagai menteri keuangan dan mengurangi tunjangan anak. Tunjangaan tersebut digunakan keluarga ultra ortodoks yang kaya akan anak dan kebanyakan adalah anggota Partai Shas. Partai itu kini mengharapkan, bahwa "orang-orang yang mengambil tunjangan tersebut, akan mengembalikannya“, demikian diberitakan radio Israel. Selain itu, haluan politik konservatif Netanjahu yang menolak dengan tegas berkompromi dalam soal Yerusalem, sejalan dengan politik Partai Shas.

Akibat kegagalan Livni membentuk pemerintah koalisi, Ehud Olmert yang selama ini tidak menunjukkan diri, muncul kembali. Olmert yang masih memegang jabatan sebagai perdana menteri akan terus berupaya untuk melanjutkan perundingan dengan Palestina dan kemungkinan juga dengan Suriah. Demikian tulis seorang komentator harian Israel 'Jediot Achronot' Minggu (26/10). Target Olmert adalah tercapainya kesepakatan perdamaian, walaupun harus mempertaruhkan sebagian kawasan di Tepi Barat Yordan dan Dataran Tinggi Golan. (an)