Israel Bebaskan Tahanan Palestina

Para tahanan itu adalah orang-orang yang dekat dengan organisasi Fatah dari presiden Palestina Mahmud Abbas. Tidak ada di antara mereka yang dinilai terlibat dalam serangan-serangan terhadap warga Israel. Tetapi tidak disebutkan alasan mengapa -berbeda dari rencana semula­- hanya 224 yang dibebaskan

Senin pagi (15/12) Mahkamah Agung Israel memberikan lampu hijau bagi pembebasan 224 warga Palestina dari penjara. Tidak ada yang terlibat dalam tindak kekerasan terhadap warga Israel. Dengan alasan itu Mahkamah Agung menolak gugatan dari sebuah dewan pemukim Yahudi di Tepi Barat Yordan dan organisasi warga Israel yang menjadi korban teror Palestina.

Juru bicara pemerintah Israel Mark Regev mengemukakan, pembebasan tahanan itu antara lain bertujuan untuk memperkuat posisi presiden Palestina Mahmud Abbas. Ditambahkannya: "Pembebasan tahanan yang dilakukan dalam suasana hari raya bertujuan untuk memperkuat proses perdamaian dan perujukan antara Israel dan Palestina."

Awal minggu lalu direncanakan pembebasan 230 orang, dalam rangka perayaan Idul Adha. Para tahanan itu terutama adalah anggota Gerakan Fatah dari presiden Palestina Mahmud Abbas. Sebagian besarnya juga berasal dari wilayah pendudukan, Tepi Barat Yordan.

Di penjara-penjara Israel dewasa ini masih terdapat sekitar 11.000 warga Palestina yang ditahan. Pemerintah Israel kini menanggapi pula pengumuman dari pimpinan politik Hamas Khalid Mashaal, yang hendak mengakhiri gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza. Amos Gilad, juru runding Israel menerangkan, bahwa berbeda dengan ucapan Hamas, gencatan senjata itu tidak ditetapkan batas waktunya.

Menurut Amos Gilad: "Perjanjian mengenai gencatan senjata berlaku tanpa batas waktu. Artinya tidak ada tanggal yang pasti. Apakah itu 19 Desember atau tanggal lain. Jadi tidak perlu untuk melakukan negosiasi untuk memperpanjang gencatan senjata sesudah tanggal tertentu, karena itu tidak ada. Ketika gencatan senjata disepakati, ada awal mulai berlakunya, tetapi tidak ada batas berakhirnya. Dari pihak kami gencatan senjata terus berlaku."

Menurut informasi harian Israel 'Ma'ariv' di jajaran pemerintahan Perdana Menteri Ehud Olmert ada pendapat yang bertolak belakang meengenai perlu atau tidaknya gencatan senjata dengan Hamas dipertahankan. PM Olmert sendiri dan Menlu Tzipi Livni lebih menghendaki diakhirinya gencatan senjata dan mengutamakan sikap yang lebih keras terhadap Hamas. Sebaliknya Menteri Pertahanan Ehud Barak tidak bersedia melakukan operasi militer besar-besaran di Jalur Gaza. (dgl)