Hamas Terima Proposal Gencatan Senjata Usulan Mediator Arab

Hamas pada hari Senin (18/8) menyatakan telah menerima proposal baru untuk gencatan senjata di Jalur Gaza. Proposal yang diajukan mediator Arab itu masih membutuhkan persetujuan Israel. Pada saat yang sama, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan jumlah korban tewas akibat perang selama 22 bulan telah melampaui 62.000 orang.

Sebaliknya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkesan meragukan negosiasi panjang yang sedang berlangsung. "Kita baru akan melihat kembalinya para sandera yang tersisa ketika Hamas dikonfrontasi dan dihancurkan!!! Semakin cepat ini terjadi, semakin besar peluang keberhasilannya," tulisnya di platform Truth Social.

Israel sebelumnya mengumumkan rencana untuk kembali menduduki Kota Gaza dan wilayah padat penduduk lainnya di Jalur Gaza usai macetnya negosiasi gencatan senjata bulan lalu. Para ahli memperingatkan langkah itu bakal memperparah krisis kemanusiaan dan wabah kelaparan.

Rencana perluasan operasi militer oleh Israel sebabnya menuai kecaman internasional. Rencana itu juga memicu kemarahan banyak warga Israel yang khawatir terhadap keselamatan para sandera yang masih ditahan sejak serangan 7 Oktober 2023, yang menjadi awal pecahnya perang. Pada Minggu (17/8), ratusan ribu warga Israel turun ke jalan dalam aksi protes massal menuntut pembebasan sandera dan gencatan senjata.

Upaya intensif hidupkan kembali negosiasi

Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty mengatakan, para mediator tengah melakukan "upaya menyeluruh" untuk menghidupkan kembali proposal AS mengenai gencatan senjata 60 hari. Dalam periode tersebut sebagian sandera akan dibebaskan, sementara kedua belah pihak berunding untuk mencapai gencatan senjata permanen dan pemulangan sandera lainnya.

Pernyataan itu disampaikan saat Abdelatty berkunjung ke perbatasan Rafah yang menghubungkan Mesir dan Gaza. Titik penyeberangan itu tidak berfungsi sejak Israel menguasai sisi Palestina pada Mei 2024. Ia ditemani Perdana Menteri Otoritas Palestina Mohammad Mustafa, yang sejak perang dimulai sebagian besar tersingkir dari dinamika politik.

Abdelatty menambahkan, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani juga ikut dalam perundingan bersama pimpinan senior Hamas, Khalil al-Hayya, yang telah berada di Kairo sejak pekan lalu. Menurutnya, mediator terbuka terhadap opsi lain, termasuk kesepakatan komprehensif yang memungkinkan pembebasan semua sandera sekaligus.

Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Bassem Naim, pejabat senior Hamas, mengatakan kepada Associated Press bahwa kelompok itu menerima proposal damai tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Seorang pejabat Mesir yang enggan disebutkan namanya, mengatakan kepada AP proposal itu mencakup perubahan terkait penarikan pasukan Israel dan jaminan negosiasi gencatan senjata permanen selama masa jeda awal. Proposal ini disebut hampir identik dengan rancangan sebelumnya yang sudah diterima Israel.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan perang akan terus dilanjutkan hingga semua sandera kembali dan Hamas dilucuti senjatanya, serta Israel bisa mempertahankan kendali keamanan jangka panjang atas Gaza. Hamas sendiri menyatakan hanya akan membebaskan sisa sandera jika ada gencatan senjata permanen dan penarikan Israel.

Korban tewas Palestina tembus 62.000

Hamas dan kelompok bersenjata sekutunya menculik 251 orang serta menewaskan sekitar 1.200 orang—sebagian besar warga sipil—dalam serangan 7 Oktober. Saat ini masih ada 50 sandera di Gaza, sekitar 20 di antaranya diyakini Israel masih hidup. Sebagian besar sandera lainnya sudah dibebaskan dalam jeda pertempuran atau kesepakatan pertukaran tawanan.

Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan jumlah korban tewas akibat perang mencapai 62.004 orang, dengan 156.230 orang lainnya terluka. Kementerian tidak merinci jumlah warga sipil atau kombatan, namun menyebut perempuan dan anak-anak mencakup sekitar separuh korban jiwa.

Meski berada di bawah pemerintahan Hamas, kementerian kesehatan di Gaza dijalankan tenaga medis profesional. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan banyak pakar independen menganggap data yang mereka keluarkan sebagai acuan paling akurat soal korban perang.

Israel membantah angka korban jiwa yang dikeluarkan otoritas di Gaza, namun tidak memberikan catatan versinya sendiri.

Kementerian Kesehatan juga mencatat 1.965 orang tewas saat berupaya mencari bantuan kemanusiaan sejak bulan Mei, baik akibat kekacauan pada konvoi PBB maupun saat menuju pos bantuan Gaza Humanitarian Foundation (GHF), kontraktor Amerika yang didukung Israel.

Saksi mata, petugas kesehatan, dan kantor HAM PBB melaporkan pasukan Israel berulang kali menembaki kerumunan warga yang mencari bantuan. Israel membantah, dengan klaim hanya melepaskan tembakan peringatan ke arah warga yang mendekati pasukannya.

Sementara GHF menyebutkan, kontraktor bersenjata mereka hanya sesekali menggunakan semprotan merica atau tembakan ke udara, untuk mencegah kerumunan mematikan.

Lebih banyak korban akibat malnutrisi

Para ahli memperingatkan kelanjutan operasi militer Israel akan memperparah wabah kelaparan, kendati blokade bantuan telah dilonggarkan sejak Mei. Kementerian Kesehatan Gaza pada Senin melaporkan, lima orang termasuk dua anak, meninggal akibat penyebab terkait malnutrisi.

Sejak perang dimulai, setidaknya 112 anak dilaporkan tewas akibat kekurangan gizi, sementara 151 orang dewasa meninggal dunia sejak pencatatan korban malnutrisi dewasa dimulai Juni lalu.

Amnesty International pada hari Senin menuduh Israel melakukan "kampanye kelaparan yang disengaja."

Israel membantah tuduhan itu, dengan menyatakan telah mengizinkan masuknya cukup banyak pasokan makanan, dan justru menuding PBB gagal menyalurkannya dengan cepat. Badan-badan PBB mengatakan upaya mereka terhambat pembatasan Israel serta runtuhnya ketertiban di Gaza, di mana sekitar tiga perempat wilayah kini berada di bawah kendali Israel.

Legislator Israel ditolak masuk Australia

Dalam perkembangan terpisah, anggota parlemen sayap kanan Israel Simcha Rothman menuduh Australia melakukan praktik antisemitisme, setelah menolak permohonan visa untuk safari politiknya. Rothman merupakan anggota Partai Zionisme Religius yang mendukung kelanjutan perang, relokasi massal warga Palestina lewat apa yang disebutnya migrasi sukarela, serta pembangunan kembali permukiman Yahudi di Gaza.

"Keputusan pemerintah Australia untuk menolak kesempatan saya datang dan berbicara kepada rakyat kami, untuk menyampaikan posisi yang sederhana dan jelas, adalah antisemitisme yang mendorong terorisme,” ujar Rothman, dikutip Australian Broadcasting Corp (ABC).

Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke membela keputusan tersebut. "Jika Anda datang ke Australia untuk menyebarkan pesan kebencian dan perpecahan, kami tidak menginginkan Anda di sini,” katanya.

Sebagai balasan, Israel mencabut visa perwakilan Australia di Otoritas Palestina dan meminta Kedutaan Israel di Canberra untuk "mengkaji ulang secara seksama," setiap aplikasi visa resmi dari Australia ke Israel, tulis Menteri Luar Negeri Gideon Saar di X.

Bulan lalu, Australia bergabung dengan 27 negara Barat lainnya menyerukan diakhirinya perang, serta termasuk dalam kelompok kecil negara yang menjatuhkan sanksi terhadap dua menteri Israel dari kubu sayap kanan yang dituduh menghasut kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki.

Editor: Agus Setiawan