Demi Ketatkan Migrasi, CDU Main Mata dengan AfD?

Rencana calon kanselir Jerman dari Uni Kristen Demokrat, CDU, Friedrich Merz, untuk memperketat imigrasi membelah partai-partai politik di Jerman. Ketika fraksi kanan mendukung inisiatif tersebut, partai di spektrum kiri menuduh rencana Merz melanggar konstitusi dan perjanjian internasional.

Kegaduhan politik di tengah masa kampanye pemilu, bermula pada kasus penusukan oleh seorang pengungsi Afganistan yang menewaskan dua orang di Kota Aschafenburg, 22 Januari lalu. Tersangka dikabarkan seharusnya sudah tidak berada di Jerman setelah permohonan suakanya ditolak.

Buntutnya, Merz mengusulkan pengetatan maksimal kebijakan keimigrasian, bahkan jika didukung fraksi populis kanan, Alternative für Deutschland, (AfD), yang artinya CDU melanggar aturan tak tertulis di kalangan parpol moderat di Jerman untuk tidak bekerja sama dengan partai anti-demokrasi.

"Kami hanya mengusulkan apa yang kami anggap benar. Dan jika AfD memberi suara di parlemen, maka mereka mendukung. Jika tidak, ya tidak apa-apa juga. Sejauh ini tidak ada pembicaraan atau negosiasi, juga tidak ada koalisi pemerintahan dengan AfD," ujar Merz pekan lalu kepada stasiun televisi ZDF.

Minus dukungan dua partai pemerintah

Rencana CDU sejauh ini ditolak partai-partai kiri-tengah, terutama Partai Sosialdemokrat, SPD. Kanselir Olaf Scholz melihat usulan Merz "melanggar kostitusi negara dan perjanjian Eropa," serta mengindikasikan "kemampuannya untuk memangku jabatan tertinggi di Jerman," imbuhnya merujuk pada tingginya popularitas Merz jelang pemilu dini akhir Februari mendatang.

Penolakan juga disuarakan Partai Hijau, rekan koalisi SPD, yang mengungkapkan alasan serupa.

Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Namun demikian, Merz bersikeras akan mengajukan legislasi tersebut untuk diputuskan di Bundestag, sebelum berlangsungnya pemilu.

SPD dan Partai Hijau saat ini memiliki gabungan 324 kursi di parlemen. Adapun usulan CDU sejauh ini sudah menjaring dukungan dari FDP, AfD dan Aliansi Sahra Wagenknecht atau BSW. Bersama, keempat partai mengantongi 372 dari 733 kursi di perlemen Jerman Bundestag.

Deportasi dan pengusiran

Rencana lima butir milik CDU diniatkan untuk memperketat pemeriksaan perbatasan dan memudahkan pengusiran warga asing yang tidak punya izin tinggal di Jerman. Untuk itu, kelompok konservatif ingin mengumumkan "status darurat luar biasa."

Pemerintah negara bagian nantinya akan diberi wewenang untuk menahan warga asing jika mengabaikan perintah untuk keluar.

Menurut usulan CDU, perbatasan Jerman juga nantinya akan diawasi dan dikontrol secara permanen, tidak lagi secara sporadis seperti sekarang. Polisi diperintahkan mengusir warga asing tanpa izin masuk atau izin tinggal, termasuk juga pencari suaka.

Masalahnya, pemeriksaan permanen di perbatasan melanggar aturan Uni Eropa menyangkut kebebasan berpergian. Jerman juga telah meratifikasi perjanjian internasional yang mewajibkan pemberian suaka bagi pengungsi.

Merz di pusaran kontroversi

Bagi anggota parlemen SPD Sebastian Fiedler, usulan Merz bertentangan dengan nuraninya sebagai mantan petugas kepolisian. "Saya dulu sebagai polisi mengucap sumpah untuk setia pada konstitusi. Saya tidak bisa memahami jika sekarang seorang calon kanselir mengatakan dirinya ingin melanggar hukum Eropa," kata dia kepada DW.

Merz kemungkinan menyadari peliknya kolaborasi dengan partai populis kanan. Dalam dokumen permohonan yang diajukan di Bundestag, CDU menyertakan keterangan tambahan betapa "AfD menggunakan masalah untuk menghasut ketakutan yang disebabkan migrasi ilegal demi menyebar kebencian terhadap orang asing dan menyebarkan teori konspirasi."

Langkah CDU mendapat kritik tajam dari organisasi bantuan Katolik, AWG, karena menilai Merz menyalahgunakan persepsi umum yang keliru tentang orang asing di Jerman. Menurut lembaga yang didirikan tokoh Katolik Peter Kossen itu menegaskan betapa sebagian besar warga asing telah berintegrasi dengan baik.

Saat ini, lebih dari seperempat penduduk di Jerman memiliki latar belakang migran. "Manusia migran bukan kaum kriminal. Bukan tanpa alasan bahwa hak atas perlindungan dan suaka ditanamkan di dalam Undang-undang Dasar," demikian bunyi pernyataan AWG.

Belum jelas, apakah usulan CDU akan bisa diloloskan sebelum pemilihan umum dini pada 28 Februari mendatang. Lagipula, untuk mengubah konstitusi diperlukan mayoritas dua pertiga di parlemen, yang saat ini belum akan tercipta, kecuali jika kelompok konservatif mendulang mayoritas mutlak pascapemilu legislatif.

Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman