Bhutto akan kembali ke Pakistan

Pengawasan dan tekanan pemerintahan terhadap kelompok oposisi meningkat, seiring dengan meningkatnya seruan agar Presiden Pervez Musharraf muindur. Namun hal ini dilihat sebagai peluang oleh bekas perdana menteri Pakistan, Benazir Bhutto.

Delapan tahun lalu, ia meninggalkan Pakistan untuk menghindari tuduhan-tuduhan korupsi yang dilancarkan terhadap dia dan suaminya. Sejak itu, perempuan berusia 53 tahun ini mengasingkan diri di Dubai.

Kepada Deutsche Welle, Benazir Bhutto mengatakan akan menentang larangan Presiden Musharaf untuk kembali ke Pakistan sebelum pemilihan umum.

„Saya akan kembali ke Pakistan tahun ini untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Saya ingin membantu partai saya dan berusaha mengembalikan negara ini ke jalan demokrasi. Ini merupakan kebutuhan yang aktual, dan karenanya saya perlu kembali dan berjuang. Sebelumnya saya tidak bisa berpartisipasi dan situasi yang berlangsung sesudah pemilu itu telah menambah masalah bagi semua masyarakat.“

Belum selang lama, media Pakistan berspekulasi bahwa Bhutto membuat kesepakatan dengan Musharraf. Namun menurut Bhutto, banyak hal yang berubah setelah protes di Karachi bulan lalu. Selain itu, perundingannya dengan Musharraf tidak menghasilkan langkah konkrit.

Sementara mengenai hakim Iftikhar Mohammad Chaudry yang di non-aktifkan, Benazir Bhutto menilai,

„Skorsing hakim memang dulupun terjadi, namun rejim ini tidak puas dengan hanya membatasi pengadilan, melainkan ingin bertindak lebih jauh. Waktu itu pun saya katakan, protes tak akan reda bila jabatan hakim ketua ini tidak dipulihkan.“

Setelah aksi protes bermuara kerusuhan, pemerintahan di Islamabad kini menetapkan sensor ketat terhadap media elektronik, khususnya terkait liputan oposisi yang menuntut demokrasi dan lembaga pengadilan yang independen. Bhutto menyatakan,

„Kami menginginkan pers yang bebas. Pers merupakan institusi yan g memiliki kode etik dan bertanggung jawab. Bila ada yang melanggar, maka bisa dituntut. Tapi itu tidak berarti bahwa pers boleh semena-mena dituduh atau dibatasi. Apalagi, setahu saya media di Pakistan memberikan laporan yang seimbang, media selalu menyampaikan juga pendapat pemerintahan.“

Sampai kini, Presiden Musharaf masih mendapat dukungan dari Amerika Serikat, khususnya dalam kampanye perang melawan teror. Namun, Benazir Bhutto meragukan apakah Musharaf efektif menjalankan perannya.

Bhutto menyebutkan dalam lima tahun terakhir, aktivitas kelompok radikal dan Taliban meningkat di Pakistan. Ia berpendapat, pemerintahan sipil lebih mempromosi demokrasi, stabilitas dan perdamaian. Sedangkan, pemerintahan militer cenderung meningkatkan kekerasan. Oleh sebab itu, bagi Benazir Bhutto pemilu mendatang merupakan ajang yang tepat untuk bertindak.