Negara Anggota WHO Sepakati Perjanjian Pandemi

Setelah 3 tahun proses negosiasi panjang, negara-negara anggota WHOmenyepakati perjanjian untuk menghadapi pandemi di masa depan, pada pertemuan tahunan ke-78, yang digelar 20 Mai 2025 lalu. 

Ini kali kedua dalam sejarah WHO, dimana negara-negara anggota berhasil bernegosiasi dan menyepakati isi perjanjian pandemi secara umum. Kali pertamanya adalah konvensi yang melahirkan Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau, tahun 2003.

"Ini adalah pencapaian tersendiri,” jelas Ayelet Berman, pakar kesehatan global dari National University of Singapore, kepada DW.

Perjanjian pandemi WHO ini adalah respon lanjutan pandemi COVID-19 yang telah menyebabkan lebih dari 20 juta kematian di dunia. COVID-19 adalah bencana terburuk bagi kesehatan dan ekonomi dunia.

Apa saja poin utama dari Perjanjian Pandemi WHO?

Melalui perjanjian ini, negara-negara anggota sepakat untuk meningkatkan pencegahan pandemi, kapasitas monitoring, dan menetapkan rencana pencegahan pandemi dan kontrol penyakit menular.

Perjanjian ini juga menyertakan strategi kesetaraan akses yang memastikan "distribusi dan peningkatan produksi global produk kesehatan terkait pandemi berlangsung cepat.”

Vaksin dianggap sebagai hal yang paling utama dari ketentuan dalam perjanjian tersebut, tetapi kesetaraan akses dalam hal ini juga turut mencakup alat pelindung diri serta perawatan medis, seperti antivirus dan antibiotik.

Pembagian data genetik merupakan inti dari perjanjian ini

Pembagian data patogen merupakan nadi dari perjanjian ini. Hal ini nampak pada klausul akses data genetik patogen antar negara melalui Sistem Akses dan Pembagian Manfaat Patogen (Pathogen Access and Benefit Sharing System - PABS)

Akses ke cadangan peralatan pengujian, obat-obatan dan vaksin juga disediakan. Sesuai dengan kesepakatan, seperlima dari peralatan yang tersedia akan dialokasikan ke negara-negara berpenghasilan rendah.

Bagaimana teknis lapangan PABS masih belum diputuskan. Negara-negara anggota harus menyelesaikan rinciannya hingga Mei 2026.

Namun misi perjanjian ini jelas:  pembagian informasi terkait penyakit secara yang dilakukan dengan cepat dapat membantu memperlambat penularan patogen baru yang mematikan.

"Akan sangat penting untuk memiliki komunikasi yang cepat," kata Daniela Manno, seorang ahli epidemiologi di London School of Hygiene and Tropical Medicine, kepada DW.

"Berbagi [data genetik] patogen akan menjadi penting karena itulah yang akan digunakan untuk memproduksi vaksin dan tes. Gagasan dalam perjanjian ini dimana produsen [farmasi] dan negara lain dapat mengakses urutan patogen sangatlah penting.”

Efektivitas perjanjian bergantung pada implementasi

Perjanjian pandemi adalah sebuah ‘pernyataan niat bersama' yang bersifat resmi, implementasinya masih belum jelas.

Beberapa negara prihatin rancangan awal perjanjian tersebut yang akan membahayakan kedaulatan negara mereka. Namun keprihatinan itu tentu tidak berdasar karena pada prinsipnya perjanjian ini menekankan kedaulatan setiap negara untuk mengimplementasikan perjanjian internasional ke dalam undang-undang dan hukum nasionalnya.

Namun beberapa pakar skeptis akan implementasi perjanjian ini.

"Secara hukum, kekuatan perjanjian ini sangatlah terbatas," kata Berman. "Pertanyaannya adalah, bagaimana hal ini akan diimplementasikan?”

"Perjanjian ini tidak memberikan WHO kewenangan apapun untuk mencampuri urusan dalam negeri suatu negara."

Berman mengatakan bahwa keberhasilan perjanjian ini akan bergantung pada bagaimana inisiatifnya dibiayai (detail lain yang belum diputuskan dałam perjanjian ini) dan juga kemauan politik.

Para pakar lantas merujuk WHO menggelar konferensi yang serupa dengan konfrensi yang membahas isu global iklim (COP) dari program iklim dan lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa  untuk dapat menyelaraskan persiapan pandemi internasional.

"Idenya adalah bahwa konferensi ini akan menjadi tempat di mana negara-negara anggota WHO bertemu dan berkolaborasi, menakar sudah sejauh mana implementasi perjanjian ini," kata Berman. "Ini sebuah mekanisme 'lunak' untuk mendorong implementasi.”

‘Absennya' AS tidak dapat diabaikan

‘Absennya' AS di WHO terasa begitu signifikan. Amerika Serikat resmi menarik diri dari WHO setelah Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk keluar dari badan kesehatan dunia tersebut di awal masa jabatan keduanya sebagai Presiden AS, Januari 2025.

Mundurnya AS dikritik secara luas oleh komunitas kesehatan global, hal ini telah membuat WHO kehilangan penyandang dana utama kesehatan global. Pada sesi pleno pembukaan pada hari Senin, 19 Mei, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus meminta negara-negara anggota WHO yang tersisa untuk mendukung anggaran baru yang 21% lebih rendah dari sebelumnya untuk pendanaan dua tahun ke depan.

Selain pendanaan, AS tidak perlu berpartisipasi dalam ketentuan perjanjian pandemi, yang berarti perusahaan farmasi yang berbasis di AS tidak perlu ikut serta dalam ketentuan berbagi informasi.

Ini adalah keterbatasan yang pasti, kata Berman.

"Begitu banyak lembaga penelitian industri farmasi yang berbasis di Amerika Serikat, jadi tidak ada pemerintah yang seharusnya mendorong industru tersebut untuk berkolaborasi dalam penelitian dan pengembangan... transfer teknologi dan banyak masalah lainnya," kata Berman.

Hal tersebut dapat mengurangi esensi kesetaraan yang ingin dicapai perjanjian tersebut, yang berniat membantu negara-negara berpenghasilan rendah dalam memerangi pandemi dengan berbagi teknologi, meskipun beberapa pengembang vaksin COVID-19 utama, seperti BioNTech dan AstraZeneca, berbasis di Eropa.

Namun, Manno berharap perjanjian ini akan menjadi langkah pertama yang penting dalam menghentikan atau membatasi pandemi berikutnya terjadi.

"Saya berharap dengan adanya perjanjian ini, masyarakat akan merasa sedikit lebih terlindungi, karena negara-negara bersedia untuk bekerja sama. Saya harap mereka akan merasa ada lebih banyak kesetaraan dalam bagaimana teknologi dibagikan, saya harap orang-orang yang tinggal di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah akan memiliki lebih banyak kepercayaan pada bagaimana sistem internasional beroperasi," kata Manno.

Artikel ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Sorta Caroline

Editor: Yuniman Farid