Australia Blokir Pembangunan Kedutaan Rusia Dekat Parlemen

Pada hari Kamis (15/06), Perdana Menteri (PM) Anthony Albanese mengatakan bahwa pemerintah Australia akan memblokir pembangunan gedung kedutaan besar Rusia yang baru di dekat parlemen negara itu, dengan alasan ancaman terhadap keamanan nasional.

Rusia telah memegang hak sewa atas sebidang tanah di dekat Gedung Parlemen di ibukota Australia, Canberra, di mana Moskow berencana untuk membangun gedung kedutaan barunya di sana.

UU baru diterbitkan

Namun, setelah menerima saran dari badan-badan intelijen, Albanese mengatakan bahwa Australia akan segera menerbitkan undang-undang baru untuk memblokir rencana Rusia tersebut.

"Pemerintah telah menerima saran keamanan yang sangat jelas mengenai risiko yang ditimbulkan oleh kehadiran Rusia yang begitu dekat dengan Gedung Parlemen," katanya kepada para wartawan.

Albanese menambahkan bahwa pihaknya akan "bertindak cepat untuk memastikan bahwa lokasi sewa tersebut tidak menjadi perwakilan resmi diplomatik."

UU baru itu kini sudah disahkan di kedua dewan parlemen, kurang dari dua jam setelah diluncurkan.

Ancaman keamanan nasional

Menteri Dalam Negeri Clare O'Neil mengatakan bahwa lokasi perencanaan jejak diplomatik Rusia tersebut "berbatasan langsung" dengan gedung parlemen negaranya.

"Masalah utama dari rencana pembangunan kedutaan besar Rusia yang kedua di Canberra adalah lokasinya," ujar O'Neil.

"Pemerintah telah menerima nasihat keamanan nasional yang jelas bahwa ini akan menjadi ancaman bagi keamanan nasional kita dan itulah sebabnya pemerintah bertindak tegas hari ini untuk mengakhiri masalah yang sudah berlangsung lama ini."

Menunggu Reaksi Moskow

Albanese memperkirakan bahwa akan ada reaksi dari para diplomat Rusia di Australia, yang sebelumnya telah mengancam untuk melawan kasus ini melalui pengadilan.

"Kami akan menunggu tanggapan apa yang akan terjadi, namun kami juga telah mengantisipasinya," jelas Albanese.

"Kami tidak menyangka Rusia saat ini tengah berbicara mengenai hukum internasional, mengingat penolakan mereka terhadap hukum tersebut begitu konsisten dan begitu berani melalui invasi Rusia ke Ukraina."

Albanese juga telah mengklarifikasi bahwa Moskow akan tetap hadir di Australia "di tempat yang sudah ada di Griffith," seperti halnya Kedutaan Besar Australia yang akan tetap berada di Moskow.

Sebelumnya, Kedutaan Besar Rusia telah menyatakan bahwa pihaknya akan berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan gedung mereka, meskipun ada penolakan dan keberatan datang dari pemerintah Australia.

Jalan panjang pembatalan perjanjian

Rusia sebelumnya memperoleh hak sewa atas lahan di dekat gedung parlemen Australia itu pada tahun 2008 silam, melalui sebuah perjanjian dengan Otoritas Ibu Kota Nasional, sebuah badan pemerintah federal.

Barulah pada tahun 2011, Rusia mendapatkan persetujuan pembangunan untuk membangun kedutaan barunya di lahan tersebut.

Hingga pada bulan Agustus tahun lalu, pemerintah Australia mengumumkan bahwa pihaknya akan mengakhiri perjanjian sewa itu, karena Rusia dianggap telah melanggar aspek-aspek dari persetujuan pembangunan di atas lahan tersebut.

Sayangnya, argumen tersebut ditolak oleh pengadilan federal bulan lalu, sehingga memaksa pemerintah Australia untuk ikut turun tangan, dengan beralih ke undang-undang keamanan nasional.

"RUU ini sangat jelas," kata O'Neil. "RUU ini mengidentifikasikan sebidang tanah di Canberra yang saat ini memiliki perjanjian sewa antara Otoritas Ibu Kota Nasional dan Federasi Rusia, di mana RUU ini akan mengakhiri perjanjian tersebut," tegasnya.

kp/ (AFP, dpa, Reuters)