Partai AfD Duduk di Parlemen, Mengapa Jerman Harus Was-Was?

Donald Trump, Elon Musk, Javier Mile, nama-nama itu ramai mewarnai politik di tahun 2025 dan kerap menjadi berita utama dengan cara heboh dan kontroversial. Begitu juga gaya partai sayap kanan Alternatif untuk Jerman AfD di Jerman.

Di negara ini, AfD itu terus berupaya menggerakkan masyarakat dan media dengan provokasi, penghinaan, dan menciptakan kegaduhan.

Sang ketua AfD, Alice Weidel, misalnya, bolak-balik menggambarkan Jerman dalam bayangan yang selalu suram. Pada tahun 2024, Weidel berkata, "Pemerintah ini membenci Jerman." Dia bahkan pernah menghina migran di Jerman dengan istilah-istilah kasar, misalnya  seperti "para pria pembawa pisau."

Kegaduhan yang mereka timbulkan menghasilkan berita. Berita membuat mereka jadi pusat perhatian. Perhatian ini pula yang kemudian membuat mereka semakin sukses, yang pada gilirannya menghasilkan lebih banyak kontroversi dan kegaduhan lagi. Jadi, mereka terus-menerus menghasilkan berita dan perhatian untuk mencapai tujuan politik mereka.

Sebagaimana diketahui, devaluasi dan pengucilan masyarakat bertentangan dengan salah satu nilai fundamental masyarakat Jerman yang terbuka dan pluralistik: Hak atas perlakuan yang sama di depan hukum. Ini adalah prinsip utama dalam konstitusi Jerman: "Tidak seorang pun boleh dirugikan atau diunggulkan karena jenis kelaminnya, keturunannya, rasnya, bahasanya, tanah air dan asal-usulnya, keyakinannya, pandangan agama atau politiknya."

Ketika pakar hukum konstitusi memperingatkan AfD sebagai ancaman bagi demokrasi, hal itu terutama karena perdebatan soal persamaan perlakuan terhadap orang-orang.

"Intinya adalah serangan AfD terhadap kesetaraan kebebasan rakyat," ujar Matthias Goldmann menganalisis fenomena AfD dalam wawancara dengan DW. Profesor hukum internasional di Universitas EBS di negara bagian Hessen itu memandang AfD sebagai ancaman bagi demokrasi.

"Tentangan terhadap konstitusional ini muncul terutama dari fakta bahwa AfD tidak menganut prinsip kebebasan yang setara. Konstitusi menjamin martabat dan kebebasan yang setara bagi semua orang di Jerman," jelasnya.

Anggota AfD Bundestag: "Permusuhan individu terhadap konstitusi"

Perdebatan soal konstusi ini bisa dilihat dari salah satu contohnya sikap politisi AfD Stefan Möller. Sekarang dia menjadi anggota parlemen Jerman, Bundestag, untuk AfD. Warga di kampung halamannya di Thüringen memilihnya dengan hasil yang luar biasa untuk menjadi wakil mereka. Möller adalah orang yang ramah dan mudah bergaul. Dia terlihat biasa saja, bukan tipe orang yang suka berbicara keras.

Namun, menurut laporan pers, Kepala Badan Perlindungan Konstitusi Thüringen menilai Möller dengan asumsi: "kebencian individu terhadap konstitusi" yang terbukti dimilikinya. Hal ini diperkuat oleh unggahan Möller di Twitter pada  tanggal 17 Juli 2023: "Apakah seseorang adalah orang Jerman ditentukan oleh ‘apa yang ada di antara telinga‘, bukan di atas kertas."

Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Maksudnya adalah, Möller mempertanyakan apakah seseorang bisa dianggap sebagai orang Jerman hanya berdasarkan status kewarganegaraan di paspornya atau cara berpikir dan identitas seseorang. Atau apa yang bisa dianggap "orang Jerman", tidak hanya bergantung pada kewarganegaraan formal, tetapi pada faktor-faktor yang lebih subjektif, seperti pandangan atau sikap seseorang terhadap Jerman.

Oleh karena itu, Möller pada dasarnya mempertanyakan rasa nasionalisme terhadap negara Jerman karena baginya, jelas bukan berarti siapa pun yang memiliki paspor Jerman adalah orang Jerman. Kalimatnya adalah serangan frontal terhadap nilai-nilai dasar masyarakat.

Itulah alasan mengapa jutaan orang khawatir dengan kebangkitan AfD: Karena AfD ingin jutaan orang keluar dari Jerman, dan batasan untuk kriterianya sengaja dibuat samar-samar. Warga Jerman juga berulang kali terpengaruh oleh fantasi deportasi AfD: Misalnya, ketua kehormatan AfD Alexander Gauland ingin "menyingkirkan mantan Wakil ketua Bundestag Aydan Özoguz (Ed: berlatar belakang Turki) ke Anatolia".

Politisi AfD yang berpengaruh, Björn Höcke, memimpikan "proyek remigrasi berskala besar" dalam bukunya "Tidak Terjadi Dua Kali di Sungai yang Sama". Hal ini tidak akan mungkin terjadi tanpa "kekejaman yang terkendali," tulis Höcke. "Ini berarti bahwa kesusahan manusia dan kejadian-kejadian yang tidak mengenakkan tidak selalu dapat dihindari,” demikian tulisnya di buku itu.

Pengacara Matthias Goldmann juga melihat serangan terhadap kewarganegaraan sebagai ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok parlemen AfD yang baru terpilih di Bundestag. "Ada usulan bahwa kewarganegaraan ganda dapat dicabut untuk jenis kejahatan tertentu yang dilakukan oleh migran," jelas Goldmann dalam wawancara dengan DW.

Serangan terhadap konsensus dasar demokrasi

AfD telah berhasil mengangkat itu itu sehingga sekarang sedang dibahas masyarakat menengah, kata Goldmann. Dia melihat ini sebagai strategi AfD. "Partai radikal kemudian dapat merusak interaksi, misalnya dengan memberikan tawaran yang menarik bagi Partai CDU/CSU yang konservatif dan dengan demikian menghancurkan tembok pemisah." Tujuan tawaran tersebut adalah untuk merusak konsensus demokrasi dasar.

Anggota-anggota parlemen dari AfD sebelumnya tidak cukup kuat untuk menjalankan kebijakan blokade secara luas di Bundestag yang baru terpilih. Namun kini, hal tersebut tidak lagi jauh dari kenyataan. Sebab, AfD saat ini memegang hampir seperempat dari seluruh kursi di parlemen. Dengan sepertiga suara anggota parlemen saja, misalnya, dapat memblokir pengangkatan hakim-hakim penting.

AfD diuntungkan oleh fakta bahwa peringatan terhadap partai tersebut tampaknya mulai memudar. Banyak orang di Jerman sudah terbiasa dengan provokasi yang terus-menerus. Sama seperti banyak orang Amerika Serikat yang sudah terbiasa dengan Donald Trump. Politisi AfD menepis tuduhan tersebut sebagai tindakan menakut-nakuti yang tidak berdasar. Pemimpin AfD Alice Weidel membalikkan keadaan dan menuduh partai lain sebagai ancaman bagi demokrasi: "Mereka membuat politik melawan rakyat," kritiknya dalam debat Bundestag pada bulan Februari 2025.

Partai tersebut telah lama menerapkan pengaruh radikalnya. Di negara bagian federal kecil Thüringen, wilayah di mana membawa Stefan Möller duduk di Bundestag untuk AfD, AfD telah berhasil mencapai apa yang disebut minoritas pemblokiran: Ia mewakili lebih dari sepertiga dari semua anggota parlemen negara bagian. Selama berminggu-minggu, AfD, telah memblokade pemilihan hakim dan jaksa penuntut umum baru di negara bagian tersebut. Dan dengan melakukan hal itu, partai ini mengacaukan jalannya demokrasi. Matthias Goldmann berkata: "Anda dapat mengetahui dengan satu tangan saja apa latar belakangnya: AfD ingin memengaruhi peradilan."

Salah satu dalang AfD di Thuringen yang paling berpengalaman adalah Torben Braga. Duduk sebagai manajer di parlemen, ia telah menyiapkan sejumlah gerakan parlementer melawan "partai kartel" yang dibenci, sebutan AfD untuk lawan politiknya. Pengacara muda itu sekarang duduk di Bundestag Jerman.

Matthias Goldmann memperingatkan adanya kekuatan baru AfD di parlemen Jerman. "Kini ada lebih banyak peluang daripada sebelum pemilu untuk memecah belah pusat demokrasi.” Sebagaimana enam belas pengacara konstitusi lainnya, ia mendukung prosedur pelarangan terhadap partai tersebut di hadapan pengadilan tertinggi Jerman, Mahkamah Konstitusi Jerman.

Diadaptasi dari artikel DW bahasa Jerman.