Adu Taktik di Israel Setelah Pemilu

Pemimpin Likud Benjamin Netanyahu berniat menawarkan sektor keuangan kepada ketua partai kanan 'Israel Beitenu', Avigdor Lieberman. Menurut harian 'Ha'aretz' dengan tawaran itu, Lieberman hendak secepatnya ditarik untuk bergabung dalam pemerintahan koalisi pimpinan Netanyahu. Dengan demikian semakin tipislah peluang ketua Kadima, Tzipi Livni untuk membentuk koalisi yang melebihi Blok Likud bersama 'Israel Beitenu'.

Lieberman jadi faktor penentu.

Kamis (12/02) Avigdor Lieberman mendominasi halaman depan pers Israel. Kedua harian besar Israel lainnya, 'Yedioth Achronoth' dan 'Ma'ariv' menggunakan judul yang hampir serupa: 'Di Tangan Lieberman' dan 'Tuntutan Lieberman'. Lewat radio, Lieberman yang diincar oleh kedua partai besar Israel itu mengemukakan, bahwa pilihannya sudah jelas, tetapi dia terlebih dulu akan menyampaikannya kepada Presiden Shimon Perez. Kata Lieberman: "Sikap kami sudah jelas. Saya tahu apa yang akan saya katakan kepada presiden. Tetapi perlu ditunggu enam hari lagi. Hari Kamis dimulai pertemuan dengan presiden. Saya sudah bertemu dengan Tzipi Livni dan Benjamin Netanyahu, juga dengan yang lainnya. Masih ada beberapa pertemuan hari ini, tetapi sikap saya sudah pasti."

Pada malam pemilu Lieberman sudah mengisyaratkan, bahwa dia menginginkan koalisi pemerintahan nasionalis kanan. Antara pemimpin Likud, Netanyahu dan ketua Kadima, Livni juga sudah dilakukan pembicaraan. Taktik Netanjahu adalah mengantongi terlebih dulu kesediaan Avigdor Lieberman untuk berkoalisi, kemudian menawarkan jabatan menteri luar negeri kepada Tzipi Livni, dan jabatan menteri pertahanan akan ditawarkannya kepada wakil Livni, mantan kepala staf jendral Shaul Mofaz. Rencana itu langsung ditolak oleh wakil PM Israel, Chaim Ramon, salah seorang kepercayaan Livni.

"Kalau Netanyahu membentuk pemerintahan dengan 65 anggota parlemen ekstrem kanan dan ultra-ortodoks, baru kemudian berbicara dengan kami, maka saya anjurkan agar rekan-rekan saya menolaknya. Kami akan menjadi oposisi dan mengupayakan perubahan sistem pemerintahan. Saya pikir, pemerintahan ekstrem kanan tidak akan tahan lama dan akan diselenggarakan lagi pemilu baru dalam waktu satu atau satu setengah tahun lagi." Demikian kata Chaim Ramon.

Eropa harus adil.

Sementara itu presiden Palestina Mahmud Abbas meminta negara-negara Eropa agar mengucilkan pemerintahan kanan yang dipimpin Likud, seperti halnya penolakan terhadap pemerintahan koalisi Hamas dan Fatah tahun 2007. Menurut harian 'Ha'aretz', Abbas menyampaikan kepada pemerintah Inggris, Perancis dan Italia bahwa mereka dulu menolak untuk berbicara dengan pemerintahan Palestina, karena Hamas tidak memenuhi persyaratan dari Kuartet Timur Tengah. Kini Eropa harus pula mengambil posisi sama terhadap pemerintahan Israel yang tidak menginginkan terbentuknya negara Palestina dan tidak mau merembukkan masalah-masalah yang menjadi inti konflik di kawasan itu. Para menteri luar negeri Perancis dan Inggris dilaporkan telah memberikan jawaban, bahwa mereka tidak akan membiarkan Israel melanjutkan pendudukan di Tepi Barat Yordan dengan dalih memberikan kelunakan di bidang ekonomi. (dgl)